Jumat, 15 Juni 2012

Guru Ama Diabadikan Nama Aula GPG

Aula Gedung Perjuangan Guru (GPG) Gorontalo yang dapat menampung sekitar 700 orang, telah disepakati diberi nama Aula Guru Ama, yakni sapaan populer mantan Bupati Kab. Gorontalo periode 2000-2005 H. Ahmad Hoesa Pakaya, SE, MBA. Menurut Nelson Pomalingo, pengabadian nama Guru Ama, merupakan bentuk ungkapan terima kasih, karena tokoh inilah yang pertama kali mengapresiasi gagasan pembangunan Gedung Guru dengan menghibahkan tanah seluas 1000 M persegi. Selain itu, sosok Ahmad Pakaya representasi dari guru yang sukses menjadi pengusaha dan politisi yang cukup disegani, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional. Selain mantan Bupati, Guru Ama juga pernah menjadi Anggota MPR RI, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo dan dikenal sebagai pengusaha pribumi yang sukses membangun usahanya dengan modal kerja keras. Nelson mengharapkan, perjuangan, semangat dan kerja keras yang terpatri dari seorang Guru Ama, kelak akan menjadi teladan, spirit serta menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi guru di Gorontalo untuk menjadi yang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Guru Ama muda, pada awal tahun 1960 –an pernah menjalani profesi Guru SD setelah lulus dari Sekolah Guru Bantu (SGB) pada tahun 1959. Ia merupakan lulusan angkatan pertama SGB yang pada era orde baru berganti nama menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Gorontalo. Bekas gedung sekolah yang telah banyak melahirkan Guru di Gorontalo itu, kini menjadi kampus 2 UNG di jalan Raden Saleh Kota Gorontalo. Sahabat karib Ahmad Pakaya semasa SGB, alm. Mohamad Mahadjani ketika masih hidup tahun 2007 kepada Gema PGRI pernah mengisahkan, setelah lulus dari SGB, Ahmad Pakaya sempat menjadi guru SR di Biluhu Batudaa Pantai, yakni sebuah desa terpencil di bagian selatan Gorontalo. Tidak berapa lama kemudian, Guru Ama pindah tugas menjadi Guru SD di Bongomeme Kab. Gorontalo. Saat bertugas di Bongomeme itulah, Guru Ama konon memilih berhenti dan beralih profesi menjadi pedagang di pasar-pasar tradisional. (AM)

UN 2012, Gorontalo “Satu Kelas” dengan NTT dan Papua

Menjadi Cambuk atau Mencari Kambing Hitam? Persentase ketidak lulusan Ujian Nasional SMA Provinsi Gorontalo yang berada di urutan 5 besar tertinggal di Indonesia merupakan pil pahit yang harus diterima dengan jiwa besar yang disertai dengan intropeksi yang sungguh-sungguh. Posisi Gorontalo yang masih termasuk daerah tertinggal, sejajar atau masih sekelas dengan Papua dan NTT dalam perolehan Nilai Ujian Nasional, disisi lain merupakan tamparan keras bagi pemerintah Daerah dan dunia pendidikan yang pada tahun-tahun mendatang semestinya menjadi cambuk bagi pemerintah Daerah terutama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru untuk berbenah. Jika mengamati secara cermat, sebenarnya keseluruhan program-program dan kebijakan pemerintah daerah selama ini sudah cukup bagus dan prospektif. Justru yang menjadi resistensi kemajuan pendidikan di daerah ini lebih banyak dipicu oleh sikap dan perilaku yang dipertontonkan oleh para pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan misalnya, selama ini enggan memaparkan kelemahan, kekurangan dan kendala yang dihadapi dunia pendidikan. Yang ada justru lebih mengedepankan “pencitraan” dengan menutupi kelemahan dan bahkan kebobrokan yang ada. Besaran Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah pun terkadang ditutup-tutupi, alias tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat, apalagi jika itu kurang dari 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Demikian pula, selama ini, tidak ada seorang Kepala Dinas pun yang berani mempertanyakan kepada Bupati atau Gubernur maupun DPRD perihal anggaran yang kurang dari 20 persen dari APBD seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini menggejala karena banyak pejabat di pendidikan kita yang menjunjung tinggi prinsip Asal Bapak Senang (ABS), Asal Rakyat Senang, yang disertai tendensi – tendensi tertentu yang tidak disadari justru beresiko bagi masa depan pendidikan. Kepala Dinas dan Kepala Sekolah sangat terasa nuansanya takut “dicopot” kehilangan jabatan. Yang paling menyedihkan lagi, banyak diantara para pejabat kita yang bersikap ibarat “Buruk Muka Cermin Dibelah” yang selalu berupaya mencari “kambing hitam” untuk menyalahkan pihak lain atau melemparkan kesalahan pada faktor-faktor tertentu ketika dituding gagal, seakan-akan kegagalan yang diperoleh bukan merupakan kesalahan dan tanggung jawabnya. Perilaku yang terus – menerus mencuat dari tahun ke tahun ini pada akhirnya menjadi bumerang, karena para Kepala Dinas dan Kepala Sekolah bahkan guru tidak lagi berpikir keras untuk berkreasi dan beriovasi, tidak lagi memiliki semangat untuk menggagas ide dan terobosan-terobosan penting. Resistensi lainnya yang juga menggejala adalah “Proyeknisasi” program-program dan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Pada tataran implementasi program dan kebijakan biasanya , nuansa “proyek” lebih terasa ketimbang substansi program. jika menyangkut urusan proyek, terutama aparat di Dinas Pendidikan lebih bersemangat, memiliki daya respon yang sangat tinggi untuk memberikan layanan maksimal. Tapi jika, ada guru yang menghadap hanya untuk minta tanda tangan kenaikan pangkat, bermohon beasiswa untuk melanjutkan studi atau bahkan mengajukan usulan program peningkatan kompetensi siswa , jangan berharap cepat-cepat direspon dan dilayani, yang bakal dilayani terlebih dahulu adalah kontraktor dan pengusaha. Lain lagi, Pernah suatu hari, GEMA PGRI bertandang ke salah satu sekolah di Kabupaten Gorontalo. Ketika menanyakan keberadaan Kepala Sekolah, salah seorang guru menjawab Kepala Kpsek sedang keluar. Ketika ditanyakan lagi keluar dalam rangka apa karena masih jam sekolah, sang guru tersebut tidak bisa mengelak dan menjawab, Kepala Sekolah pergi ke Toko beli Semen. Kebetulan sekolah itu mendapatkan alokasi pembangunan 2 unit RKB yang diswakelolakan. Itu contoh kecil saja. Jika menelaah lebih jauh, hasil UN yang dari tahun ke tahun tidak beranjak dari rangking 10 besar terendah di Indonesia merupakan sebuah isyarat betapa kita tidak pernah “bercermin”. Terkadang banyak diantara pejabat pendidikan kita, ketika menanggapi kegagalan menjadi nampak begitu cakap dan cerdas berorasi hanya untuk melemparkan kesalahan pada orang lain, menyalahkan sistem dan mempersalahkan faktor lain yang menjadi pemicu kegagalan dihadapan masyarakat, dihadapan wartawan dan dihadapan aktifis LSM. Itu artinya, pejabat di pendidikan kita masih banyak yang belum memiliki jiwa besar, lebih takut kehilangan muka dan tidak mau pula kehilangan jabatan gara-gara hasil UN. (AM)

Jumat, 23 Maret 2012

Berandai-andai itu Juga Penting



Berandai-andai dalam perspektif agama dapat dibagi menjadi dua bagian. Berandai-andai untuk hal positif dan negatif. Untuk hal positif tidak mutlak dilarang. Sementara yang sangat terlarang adalah berandai-andai yang dapat menyeret pada “kesyirikan”. ” Sandainya tidak ada saya pasti kamu sudah begini dan begitu…, atau “ Andaikata dulu saya begini pasti saya…., larangan mengucapkan “andaikata” maupun “seandainya” telah termaktub di Al qur’an maupun Hadits.
Salah satunya yang bisa dikutip disini adalah Hadits yang Diriwayatkan dalam shoheh Muslim dari Abu Hurairah Radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda :, “Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu), dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah, dan jika kamu tertimpa suatu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan : “seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’“, tetapi katakanlah : “ini telah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki”, karena kata “seandainya” itu akan membuka pintu perbuatan syetan.”
Dalam perspektif yang lain seperti yang telah dijelaskan oleh syaikh Muhammad bin sholih al Utsaimin, bahwa berandai-andai itu dilarang untuk empat hal yakni : pertama, Apabila digunakan untuk menentang syariat. Pada perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik mengundurkan diri dari pasukan beserta sepertiga pasukan kaum muslimin. Ketika itu 70 kaum muslimin mati syahid. Karena itu, Abdullah bin Ubay dan teman temanya mencemooh dgn mengatakan: "Andaikan mereka menaati kami dengan kembali ke Madinah niscaya mereka tidak terbunuh. Ucapan sejenis diharamkan karena sungguh menjerumuskan ke dalam kekafiran. Kedua, Untuk menentang takdir. Allah SWT berfirman: "Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang orang kafir (orang orang munafik) itu, yg mengatakan kepada saudara saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: 'Kalau mereka tetap besama sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh."... (QS. Ali Imron:156). Ketiga, Sebagai Ungkapan Penyesalan. Ini juga diharamkan karena semua hal yang menyebabkan penyesalan dilarang karena sesal itu mengakibatkan jiwa bertambah sedih dan apatis (putus asa). Padahal Allah SWT. Menghendaki agar dada kita lapang. Contohnya, seseorang ingin membeli sesuatu dgn harapan memperoleh untung ternyata malah rugi kemudian ia berkata: "Andaikan aku tidak membelinya tentu aku tidak akan rugi." Ini merupakan penyesalan dan kesedihan. Peristiwa seperti ini banyak terjadi dan ini dilarang dan Keempat berandai-andai sebagai alasan untuk berdalih dengan takdir ketika berbuat maksiat.
Dengan demikian, dalam berandai-andai perlu ada pemilahan mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh agama. Dalam perspektif pengandaian yang tidak termasuk dalam kategori diatas, maka berandai-andai itu tidak mutlak dilarang.
Pengandaian dalam konteks yang tidak melanggar norma agama adalah sebuah refleksi kehidupan yang justru dalam sejarah peradaban manusia telah membangunkan harapan untuk terus menjalani hidup dengan optimis.
Obyek dari pengandaian terkadang menjadi sebuah titik yang biasanya menjadi target yang harus diraih. Karena sesungguhnya obyek pengandaian yang tidak dilarang adalah peristiwa yang belum terjadi. Tidak heran pula jika dalam ajaran agama, umat manusia diajarkan untuk menyebut Insya Allah, artinya jika Allah menghendaki, Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini terpulang kepada kekuasaan dan atas izin dari Allah SWT.
Pengandaian jenis ini sifatnya lebih tepat disebut sebagai sebuah kudrat manusiawi dan merupakan ruang lingkup tugas otak kanan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.
Terkadang suatu kejadian, peristiwa, atau karya dan karsa yang dihasilkan oleh umat manusia, hampir dapat dipastikan akar sumbernya dari sebuah pengandaian. Pengandaian seakan menjadi spirit bagi seseorang “Seandai aku lulus SMA nanti aku akan masuk Polisi”. Dari pengandaian itulah lahir motivasi untuk berlatih dan belajar bagaimana agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan polisi jika sudah lulus SMA nanti. Dalam proses latihan itu, muncul bayangan-bayangan bagaimana dirinya nanti berpakaian kebesaran polisi misalnya.
Berandai-andai juga identik dengan imajinasi, khayalan dan fantasi yang kemudian menjelma menjadi sebuah niat, tekad dan impian, yang selanjutnya dirangkai dengan disusunnya sebuah rancangan perencanaan hidup yang tersistematis, konsisten dan dinamis. Pengandaian, berandai-andai dengan demikian, seakan menjadi poros yang menjadi mesin penggerak lahirnya siklus kehidupan sehingga menjadi dinamis.
Tidak hanya dalam persoalan kehidupan secara umum, dalam bidang ekonomi, hukum dan politik pun, berandai-andai adalah hal yang lumrah terjadi. Sudah hampir dapat dipastikan misalnya, Siapapun tokoh yang akan maju sebagai Calon Walikota Gorontalo 2013-2018 mendatang sebenarnya berawal dari berandai-andai. “Andai aku mencalonkan menjadi walikota, bagaimanakah reaksi masyarakat?. Jika analisanya mengatakan iya……maka niat sudah pasti muncul.
Tidak heran jika tokoh-tokoh yang telah memantapkan niatnya untuk maju mencalonkan diri sudah pasti telah melalui proses yang bersumber dari berandai-andai, berhayal, selanjutnya masuk pada proses reflektif yang akan muncul dalam benaknya berupa gambaran, bayangan-bayagan dirinya ketika berkampanye, ketika diinyatakan menang dan ketika dilantik menjadi Walikota (AM)

Minggu, 18 Maret 2012

Andai Ku Jadi Calon Walikota

Episode : Tebar Uang dan Janji, No ! Tebar Gagasan, Yess !



Ali Mobiliu.

Bagian Pertama :

Menjelang Pemilihan Walikota Gorontalo 2013 mendatang, telah banyak bermunculan calon-calon yang mengklaim dirinya mampu membawa perubahan dan kemajuan di Kota Gorontalo. Baik calon dari politisi maupun incumbent, sejauh ini sudah ada yang mulai start dengan menawarkan berbagai program dan konsep-konsep membangun untuk sebuah kemajuan dan masa depan Kota Gorontalo. Bahkan ada yang sudah mulai tebar pesona, tebar janji sambil menyambangi rumah-rumah penduduk yang dikemas dalam nuansa“silaturahim” sembari memberi bantuan sembako dan uang dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah.

Andai aku benar-benar maju sebagai calon Walikota, aku tidak akan pernah tebar pesona, karena memang sejak lahir, dengan gaya apapun tidak akan pernah mempesona. Juga tidak akan tebar janji, karena takut kelak tidak bisa ditunaikan.

Tebar uang dan bagi-bagi sembako juga tidak akan, karena selain tidak ada, juga takut rakyat akan curiga, jangan-jangan, setelah terpilih nanti, hanya akan memikirkan bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkaan saat sosialisasi dan kampanye.

Lagi pula, aku sangat yakin, rakyat kota tidak butuh pemberian uang recehan, tidak butuh sembako yang hanya habis satu – dua hari. Aku sangat optimis, masyarakat kota tidak akan menjual suaranya. Perasaan mayoritas rakyat kota, sama dengan perasaanku yang akan merasa tersinggung, jika keberadaanku, eksistensiku sebagai manusia dan sebagai warga, hanya dihargai dengan selembaran uang dan sembako ketika menjelang Pilkada. Aku tidak akan terjebak pada rayuan sesaat, aku adalah manusia yang memiliki nilai. Mau menerima uang dari hasil bekerja, bukan menerima uang karena aku harus memilih si A atau si B.

Rakyat Kota Gorontalo bagiku adalah komunitas masyarakat yang cerdas yang tidak akan mudah goyah dan terpesona oleh indahnya kemasan yang dipampangkan oleh para calon pemimpin. Rakyat kota butuh isi, butuh substansi dan bukan seremoni.

Juga masyarakat kota adalah komunitas rasional yang justru akan mempertanyakan kredibilitas calon pemimpin yang royal, sok dermawan dan terkesan menghambur-hamburkan uang, apalagi memanjakan tim sukses dengan hura-hura. Karena itu, jika aku menjadi calon walikota, Tebar Uang dan Janji, No ! Tebar Gagasan, Yes….


Ya….aku ingin melawan dan menentang pemahaman dan persepsi sebagian kalangan bahwa suara rakyat bisa dibeli. Aku ingin berhipotesa bahwa suara rakyat tidak selamanya bisa dibeli dengan uang dan bagi-bagi sembako.

Itu memang melawan arus, tapi melawan arus tidak akan mati konyol, justru sebaliknya, melawan arus saat ini adalah sebuah keharusan ditengah kegersangan dan dekadensi “moral” yang terus mencuat.

Aku sadar, mayoritas warga kota memiliki nasib dan sepenanggungan yang sama denganku. Tidak ingin menerima uang dari pejabat dengan senyum kecut yang diberikan lima tahun sekali. Warga kota juga tidak satupun yang ingin menjadi pengemis, melainkan ingin berkarya dan bekerja, warga kota tidak ingin menjadi pecundang, tidak ingin hidup melarat, tidak ingin anak cucunya nanti mengalami nasib yang sama dengannya.

Juga aku sangat mengerti, rakyat kota seperti aku, pernah merasakan bagaimana susah dan prihatinnya ketika banjir datang dan melihat rumah-rumah saudara-saudaraku sesama warga yang digenangi air yang penuh lumpur, bagaimana gerahnya hidup di kota yang gersang, kurangnya pepohonan yang hijau nan rindang, bagaimana prihatinnya melintasi jalan-jalan yang disana sini penuh dengan kubangan. Belum lagi, bagaimana sulitnya mendapatkan kenderaan murah tapi nyaman, bukan kenderaan bentor yang selain mahal juga tidak teratur, hingga membuat suasana kota kian hari kian semrawut.

Aku juga mengerti perasaan anak-anak muda yang tidak ingin hidupnya hanya menjadi tukang bentor seumur hidup, mereka anak muda butuh kepastian dan masa depan yang cemerlang, memiliki impian bekerja di perusahaan-perusahaan bonafid dengan gaya dan style yang parlente.

Aku yakin seyakin-yakinnya, warga kota memiliki satu impian yakni menjadi warga yang mandiri. Mereka senantiasa membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar beretorika, pintar bermanuver, tapi rakyat menghendaki seorang pemimpin yang memiliki gebrakan nyata dan konkrit, bukan pemimpin yang hanya terjebak pada rutinitas, keluar masuk kampung, melempar senyum ramah seakan-akan sayang pada rakyatnya. Bukan pula pemimpin yang hanya mengajarkan warganya pintar mengaji, tapi juga harus lihai mencarikan dan memfasilitasi rakyatnya untuk bisa berusaha, memiliki lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Jika aku maju sebagai calon walikota, aku tidak akan memanfaatkan moment waktu yang tersisa untuk mengadakan “nikah massal” “sunatan massal”, karena aku tidak mau wargaku yang lain tersenyum sinis dengan kata-kata yang meremehkan mereka. Jika memiliki kelebihan, aku akan datang ke rumah-rumah mereka diam-diam, memberikan bantuan tanpa wartawan, tanpa publikasi dan tanpa tedeng aling-aling, memberi dan menyayangi tanpa syarat.

Ku sadar, rakyat sudah jenuh dengan janji-janji ketika pemilu dan pilkada akan digelar, rakyat juga sudah muak dengan cara-cara yang tidak lazim untuk menjadi pemimpin.

Pemimpin itu terlahir dari tengah-tengah rakyat, bukan lahir karena rekayasa, bukan karena menjilat, bukan pula karena ia banyak harta, dermawan dan gelar berjubel.

Kepemimpinan itu tidak bisa dilihat dari inputnya, tetapi bagaimana proses suatu kehidupan berjalan hingga mengubah seseorang ditokohkan hingga menjadi seorang pemimpin yang kemudian dengan ketokohannya itu, memunculkan karakter kepemimpinan yang bisa menjadi sandaran bagi kehidupan rakyat, yang mampu mengulurkan solusi dari setiap persoalan di masyarakat. (AM)

Kamis, 15 Maret 2012

Forum Guru Honor Gorontalo Terbentuk


Forum Guru Honor (FGH) Gorontalo yang nantinya akan menjadi wadah perjuangan perbaikan nasib para guru honorer se Provinsi Gorontalo akhirnya terbentuk Selasa (13/3) dalam Musyawarah Daerah (Musda) Guru Honor yang diikuti oleh utusan guru honor Kab./Kota se Provinsi Gorontalo.

Pada kegiatan Musda yang dipimpin Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo itu, juga telah berhasil membentuk kepengurusan di tingkat Provinsi sekaligus penetapan mandatir yang akan bertugas membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota.

Penetapan susunan pengurus pada kegiatan yang digelar di Gedung Guru Provinsi Gorontalo jln PGRI Kel. Huwangobotu Dungingi itu berjalan lancar dan tidak menemui hambatan yang cukup berarti. Terpilih sebagai Ketua Chandra Manto, Wakil Ketua 1 Milawati Eki, Wakil Ketua II Risno Hunowu, Wakil Ketua III Abd. Azis Idrus, Sekretaris Ariyati, S.Pd, Wakil Sekretaris Faisal Pautina, Bendahara Hadjara Kasrim dan Wakil Bendhara Fian Hasan serta dilengkapi Divis-Divisi yakni Divisi Peningkatan Profesionalitas Ketua Rahmat Zulfikar. Divisi Pemberdayaan Organisasi dan Advokasi Ketua Basri Iskandar, Divisi Peningkatan Kesejahteraan Yulin Dahu, Divisi Infokom Ketua Tomi Dako dan Divisi Kerjasama dipercayakan sebagai Ketua Hamid Saleh

Menurut Rencana, pengukuhan dan pelantikan pengurus akan dilaksanakan pada Konferensi Kerja Provinsi (KONKERPROV) PGRI Provinsi Gorontalo yang akan dipusatkan di Aula GERBANG EMAS Kompleks Perkantoran Blok Plan Molingkapoto Kab. Gorontalo Utara.

Disepakati pula untuk Kepengurusan di tingkat Provinsi diusulkan sebagai Pelindung Gubernur Gorontalo, Kepala Dinas Dikpora Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kepala BKD / Diklat Provinsi Gorontalo sementara Dewan Penasehat ditetapkan Pengurus PGRI Provinsi Gorontalo. Demikian pula untuk kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota diusulkan sebagai Pelindung Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dan Kepala BKD Kab./Kota.

Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo dalam pengarahannya kepada pengurus yang baru dipilih untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan agenda utama berjuang memperbaiki nasib guru honor di masa-masa mendatang. Diharapkannya, agar pengurus senantiasa membina solidaritas dan soliditas organisasi.

Nelson mengharapkan pengurus yang baru ditunjuk untuk segera mempersiapkan agenda-agenda kerja, apalagi setelah pengukuhan segera mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Kerja guna menyusun program organisasi di masa-masa mendatang.

Sebagai organisasi yang baru Nelson menekankan, akan banyak persoalan yang akan terus mencuat ke permukaan sehingga membutuhkan penghayatan nilai-nilai demokrasi, persatuan, kebersamaan dan komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan nasib guru honor di masa-masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua PGRI Provinsi GorontalO Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf, Sekretaris Umum Hamka Manoppo, M.Pd, dan Toci Lamatenggo, M.Pd dan Drs. Hi. Abdullah Husain. (***)

Selasa, 27 September 2011

Nelson Bebas MURNI, MA KUKUHKAN PUTUSAN PN GORONTALO




Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara resmi memutuskan penolakan terhadap Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo, terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Gorontalo yang menetapkan putusan bebas murni kepada Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) rayon 28 Gorontalo quota 2006-2007. Keputusan MA ini disampaikan melalui surat resmi bernomor : 2692 K/Pidsus/2010 tanggal 18 Juli 2011. Dalam amar putusannya 1). MA tidak dapat menerima permohonan Kasasi oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo 2). Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara. Dengan keputusan ini sehingga perlu melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 303/Pid.D/PN Gorontalo tanggal 20 September 2010 dengan amar putusan sebagai berikut : 1). Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Nelson Pomalingo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum. 2). Membebaskan terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan. 3). Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Dengan keluarnya surat Penetapan bebas murni terhadap mantan Rektor UNG ini,maka pelaksanaan PLPG di Gorontalo sudah dianggap benar, sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan keputusan MA ini, maka pada Senin (15/8) lalu, Kejaksaan Negeri Gorontalo telah melakukan eksekusi yang diserahkan langsung kepada Prof. Nelson Pomalingo yang turut dihadiri pengacara Ismail Pelu, SH, pengurus dan anggota PGRI Provinsi Gorontalo, beberapa elemen masyarakat simpatisan Nelson dan elemen mahasiswa di daerah ini. Dalam prosesi ini Kejari Gorontalo menyerahkan surat bernomor “ 05/R.5.11/Fu.1/08/2011 dengan materi penegasan bahwa Kejari Gorontalo telah melaksanakan putusan MA RI.

Menyikapi keputusan bebas murni ini, Nelson Pomalingo menyatakan rasa syukur yang mendalam atas petunjuk dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan “Nur” (cahaya) kebenaran tidak hanya kepada dirinya pribadi tapi juga segenap keluarga, kerabat dan simpatisannya mulai dari komponen guru, akademisi, masyarakat biasa, mahasiswa dan aktifis. Untuk itu Deklarator Provinsi Gorontalo ini dengan penuh haru menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap guru, Pengurus PGRI, rekan-rekan akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum yang telah memberikan dukungan dan support kepadanya selama ini seraya berdoa semoga segala bentuk dukungan tersebut bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Nelson menambahkan, keputusan bebas murni ini merupakan bukti otentik betapa kebenaran itu cepat atau lambat akan tetap muncul ke permukaan, Keputusan Mahkamah Agung RI yang eksekusi pelaksanaannya bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan 1432 H, merupakan berkah tidak hanya bagi dirinya pribadi tapi seluruh elemen masyarakat yang berpihak pada kebenaran. “Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini sehingga saya tetap kuat dan tegar menghadapi cobaan selama ini”tandas Nelson penuh haru. (AM)

Dr. Sulistyo,M.Pd, Siap Jadi Jurkam Davidson




Meski PGRI secara organisasi bersikap netral atau tidak berafiliasi dengan partai politik manapun di Indonesia, namun Ketua Pengurus Besar PGRI secara pribadi menyatakan kesiapannya untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) yang akan turun langsung mengkampanyekan Davidson pada perhelatan Pilgub November mendatang. Terkait dengan hal itu, Anggota DPD RI ini menegaskan, dirinya akan turun berkampanye selaku pribadi dengan melepas atribut sebagai Ketua PB PGRI.

Menurut Wakil Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf, kesediaan mantan Rektor IKIP PGRI Semarang tersebut untuk terjun langsung berkampanye bagi Davidson, dilatar belakangi oleh pemikiran strategi yakni, David-Nelson adalah dua figure pemimpin yang memiliki komitmen besar terhadap perbaikan nasib guru, pembangunan pendidikan dan SDM secara menyeluruh. Apalagi kapasitas Nelson sebagai Guru Besar dan mantan Rektor, merupakan figure yang sangat tepat memimpin Gorontalo dalam lima tahun mendatang.

Dr. Sulistyo menurut Ibu Mentemas selama ini sangat mengapresiasi langkah-langkah dan terobosan Bupati David Bobihoe Akib di bidang pendidikan di Kab. Gorontalo. Demikian juga dengan kiprah Nelson Pomalingo yang sudah tidak diragukan lagi yakni selama ini secara proaktif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan guru, dan kepentingan pendidikan secara keseluruhan.

Dukungan secara pribadi dari Ketua PB PGRI terhadap pencalonan Davidson di Pilgub Gorontalo kali ini, juga merupakan ekspresi kebanggaan terhadap lahirnya sosok- sosok pemimpin dari kalangan pendidik. PB, PGRI ungkap Sulistyo akan senantiasa mendorong setiap guru di Indonesia untuk tampil menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam skala daerah maupun skala nasional.

Bagaimanapun juga, pendidikan, kata Sulistyo merupakan jantung kehidupan bangsa yang akan sangat menentukan nasib bangsa ini di masa-masa mendatang. Sektor-sektor vital seperti Pertanian, Kelautan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, sektor Koperasi, dan sektor-sektor kehidupan masyarakat lainnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat apabila dikelola oleh SDM yang professional dan berkualitas. Profesionalisme dan kualitas itu hanya bisa dicapai melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas pula. Untuk itu kedepan pendidikan masih membutuhkan keberpihakan dan kepedulian dari para pengambil kebijakan. Jika pemimpin yang berasal tokoh pendidik yang akan tampil kedepan, maka dapat dipastikan kebijakan di bidang pendidikan akan terus digelontorkan menuju pada satu titik kemajuan yang hakiki. Oleh karena itu Dr. Sulistyo, M.Pd sangat mengharapkan agar guru-guru dan elemen pendidikan lainnya di Provinsi Gorontalo, sebenarnya tidak ada alas an untuk tidak mendukung sosok Nelson sebagai pendidik masuk ke dalam sistem pemerintahan di Provinsi Gorontalo.(AM)

PGRI Jalin Kerja Sama Tiga Maskapai Penerbangan



Dengan Kartu Anggota PGRI, Para Guru Dapat Discount Harga Ticket

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB - PGRI) hingga saat ini telah mendandatangani kerjasama (MOU) dengan tiga Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yakni Garuda Airlines, Sriwijaya dan Merpati Nusantara untuk memberikan pelayanan khusus kepada guru yang tergabung dalam organisasi PGRI di seluruh Indonesia. Untuk saat ini, pelayanan khusus tersebut berupa potongan harga tiket pesawat bagi para guru sebesar 10-15 persen untuk semua jalur penerbangan di seluruh Indonesia. Khusus untuk Merpati, potongan harga tidak hanya diberikan kepada Guru saja tapi juga bagi anggota keluarganya yang dibuktikan dengan kartu anggota keluarga.

Wakil Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf mengatakan, Upaya PGRI untuk menjalin kerjasama dengan Maksapai Penerbangan ini dimaksudkan untuk meringankan biaya para guru yang hendak bepergian keluar daerah baik urusan dinas maupun urusan pribadi. Yang penting kata Ibu Mentemas, saat membeli ticket pesawat, guru dapat menunjukkan Kartu Anggota PGRI terbaru yang dikeluarkan oleh PB PGRI .

Saat ini menurut Ibu Mentemas, PGRI Provinsi Gorontalo telah memfasilitasi guru di Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kartu keanggotaan PGRI, meski belum seluruh Kabupaten/Kota yang mendaptkan kartu keanggotaan PGRI. Dari enam Kabupaten / Kota yang ada di daerah ini, Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang selama ini belum menghubungi Pengurus PGRI Provinsi Gorntalo untuk mendapatkan kartu keanggotaan PGRI. Untuk itu secara khusus Ibu Mentemas mengharapkan kepada Pengurus PGRI Kabupaten Gorontalo Utara untuk lebih proaktif memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Kebijakan Kartu Anggota urai Ibu Mentemas merupakan murni kebijakan organisasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dan sama sekali tidak terkait dengan persoalan poltitik . Ibu Mentemas menilai, keengganan Pengurus PGRI Kab. Gorontalo Utara menjalin hubungan dan komunikasi dengan PGRI Provinsi Gorontalo selama ini, karena sangat terkait erat dengan perhelatan Pilgub tahun ini, dimana Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Rusli Habibie yang menjadi atasan langsung Ketua PGRI Kab. Gorut yang saat ini menjabat Camat Kwandang maju sebagai calon Gubernur . Guru tiga zaman ini menambahkan, semestinya Ketua PGRI Gorut Abdul Wahab Paudi agar lebih peka dan tidak kaku dalam bersikap dan mampu memilah mana persoalan dan kepentingan guru dan mana urusan politik.

Kartu anggota PGRI ungkap Ibu Mentemas sangat penting, tidak hanya untuk mendapatkan pelayanan khusus dari maskapai penerbangan, tapi juga merupakan identitas yang sangat berharga sebagai identitas keanggotaan organisasi profesi yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 disebutkan, setiap guru harus menjadi anggota organisasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan organisasi profesi.

Meski demikian, PGRI Provinsi Gorontalo ungkap Ibu Mentemas akan melakukan pendekatan dengan Pengurus PGRI Kab. / Kota termasuk Kab. Gorontalo Utara untuk memfasilitasi dan memediasi agar seluruh guru di daerah ini mendapatkan kartu keanggotaan PGRI yang menjadi hak guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. (AM)

Peran Guru dan Pendidikan Politik Masyarakat




Fenomena masyarakat yang saat ini mudah tergiur dengan rayuan dan iming-iming uang puluhan dan ratusan ribu saat Pilkada dan munculnya para politisi yang hendak meraih kekuasaan dengan cara membeli suara rakyat, merupakan fenomena yang meresahkan dan bahkan boleh disebut merupakan gejala masih minimnya pendidikan politik kepada masyarakat. Bila dibiarkan terus menerus, maka fenomena ini akan merugikan masyarakat sendiri di masa-masa mendatang, paling tidak dengan gejala masyarakat yang tengah “sakit” tersebut akan terus menerus melahirkan pemimpin yang “karbitan” dan tidak berkualitas.

Karena perilaku masyarakat ini sangat terkait erat dengan pendidikan, maka Guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan kepada masyarakat, tidak hanya dituntut berkutat dengan tugas di sekolah tapi juga diharapkan tampil di tengah masyarakat memberikan arahan, bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas pada setiap proses Pemilu maupun Pilkada.


Guru sebagai kalangan yang terpelajar dan terdidik diharapkan dapat menjadi pelopor pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak mempertaruhkan masa depan Gorontalo dengan uang recehan Rp. 50 ribu dan sembako yang hanya habis dimakan dalam hitungan hari. Guru dianapun dalam konteks ini secara moral bertanggung jawab terhadap pendidikan politik masyarakat, dengan secara intensif memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat, tentang masa depan Gorontalo, yang membutuhkan pemimpin yang berkualitas, berorientasi pada masa depan dan membutuhkan pemimpin yang lebih menghargai rakyat Gorontalo secara bermartabat. Rakyat Gorontalo pada dasarnya tidak butuh pemimpin yang hanya memandang suara rakyat bisa dibeli dengan harga yang sangat murah.

Meski demikian, menghadapi perilaku politisi yang tidak sehat pada moment politik, disatu sisi merupakan berkah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang hidup pas-pasan. Paling tidak, moment ini merupakan saat yang tepat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah. Namun kesempatan ini jangan sampai mengorbankan masa depan Gorontalo, caranya, “ambil uang dan sembako yang diberikan oleh para calon yang akan tampil pada bursa pilgub, namun pada saat pemungutan suara, hak dan hati nurani tetap dijatuhkan pada calon pemimpin yang diyakini mampu membangun dan memajukan Gorontalo kea rah yang lebih maju. Itulah resep cerdas untuk masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin.

Bagaimanapun juga, calon pemimpin yang hanya mengandalkan uang dan bukan kualitas maupun program. maka kelak ketika berhasil duduk di kursi kekuasaan akan melupakan rakyat yang memilihnya dan hanya berpikir keras bagaimana mengembalikan ongkos yang telah ia keluarkan pada pesta demokrasi. Itulah sebabnya pula mengapa negeri ini tidak pernah meraih kemajuan demi kemajuan yang didambakan rakyat. Sekali lagi Fenomena “money politic” disatu sisi merupakan akibat dari masih banyaknya rakyat yang masih berada di garis kemiskinan dan tidak mendapatkan pendidikan politik yang sehat, sementara politisi yang ingin menjadi pemimpin juga tidak memiliki I’tikad baik dan justru merasa beruntung memanfaatkan kondisi rakyat seperti itu. Fenomena ini menuntut masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Kecerdasan dalam memilih ini merupakan hal yang mudah disosialisasikan terutama oleh guru dan elemen pendidikan, karena sesungguhnya rakyat Gorontalo adalah sajian masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat yang hak-haknya tidak mudah dibeli oleh para calon penguasa yang ambisius. (AM)

Dinamika PGRI dan Peristiwa Penting di 2011




Tahun 2011 merupakan tahun istimewa bagi PGRI Provinsi Gorontalo, betapa tidak, pada awal tahun yakni 27-30 Januari 2011, Gorontalo menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS) III PGRI yang dihadiri oleh hampir seribu peserta dari seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), turut dihadiri oleh para petinggi Negara masing – masing Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal, Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI beserta rombongan. Pelaksanaan KONKERNAS kali ini merupakan wujud kepercayaan Pengurus Besar PGRI terhadap kiprah, semangat, komitmen dan tanggung jawab segenap Pengurus dan Anggota PGRI Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
Pada awal tahun itu, nama besar PGRI begitu menggema dan menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apalagi dengan kemeriahan yang ditunjukkan oleh segenap anggota PGRI dari empat penjuru wilayah yakni Bone Bolango bagian Timur Gorontalo, Pohuwato bagian barat, Gorontalo Utara dan Batudaa Pantai serta Bone Pesisir bagian Selatan Gorontalo yang nampak bersemangat, bahu membahu dibawah pandu sumpah guru Indonesia menggelar Kirab Bendera PGRI yang secara estafet terus diarak dan dikibarkan dibawah yel-yel hidup guru, hidup PGRI hingga tiba di Gedung Belle Li Mbui Kota Gorontalo. Demikian pula, seluruh pemangku kekuasaan di daerah ini, mulai dari Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa dan komponen masyarakat lainnya turut ambil bagian dalam memeriahkan agenda tahunan PGRI itu. Yang lebih mengesankan lagi, pasca pelaksanaan Konkernas, pujian, sanjungan dan elukan hebat, Gorontalo Excellent dan masih banyak ungkapan lainnya terus saja terucap dari setiap peserta Konkernas. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan Guru Gorontalo.
Peristiwa penting lainnya, pada 30 Juli 2011 yang lalu, Prof. Nelson Pomalingo yang juga Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo, secara resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 bersama Drs. H. David Bobihoe Akib, MM sebagai bakal calon Gubernur Gorontalo. Kedua Tokoh Pemimpin ini resmi mendaftar melalui paket non partai (independent) yang kini telah menggema dengan nama HARLEY DAVIDSON atau Hati Rakyat Lebih Sayang David-Nelson. Siapapun tidak dapat memungkiri, bahwa sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo, mantan Rektor dari sebuah Institusi Pendidikan Tinggi yang telah meluluskan ribuan pendidik di Gorontalo, dan sepak terjangnya semenjak menjadi mahasiswa dan aktifis yang dekat dengan elemen pemuda, mahasiswa dan kalangan intelektual, Nelson adalah representasi dari Guru, representasi dari kalangan intelektual yang selama ini menjadi garda terdepan dalam setiap perubahan demi perubahan yang terjadi di Gorntalo.
Moment penting lainnya, pada penghujung Agustus 2011, bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, Ketua PGRI Provinsi Gorontalo, Nelson Pomalingo secara resmi menerima eksekusi putusan BEBAS MURNI dari Mahkamah Agung RI yang mengukuhkan bahwa Tokoh Deklarator Provinsi Gorontalo itu TIDAK BERSALAH dalam kasus pelaksanaan Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) quota tahun 2006-2007 yang dilaksanakan di rayon 28 Universitas Negeri Gorontalo yang ketika itu, sang Ketua bertepatan masih menjabat Rektor UNG.
Pada penghujung tahun 2011 hingga awal tahun 2012 mendatang, Gorontalo memiliki agenda penting pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kita tentu berharap, agenda penting itu akan membuahkan peristiwa penting dan bersejarah bagi PGRI, elemen guru dan pendidikan dan bahkan generasi muda Gorontalo pada umumnya. Peristiwa-peristiwa penting yang telah menjadi bagian dari kiprah PGRI Gorontalo pada masa lalu, saat ini dan kedepan, disatu sisi merupakan wujud dari Anugerah yang Maha Kuasa, juga merupakan manifestasi dari ikhtiar, buah dari semangat kebersamaan, solidaritas dan soliditas seluruh elemen pendidikan di Gorontalo.
Oleh karena itu, Nelson Pomalingo tidak henti-hentinya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Guru dan elemen pendidikan di Gorontalo yang selama ini telah tampil elegan dan terbaik dalam mewujudkan kemajuan dan dinamika pendidikan di daerah ini. Berangkat dari pemikiran yang simpatik kepada guru itulah, Nelson selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan pikiran dan tenaganya bagi guru dan kemajuan pendidikan di Gorontalo. Karya-karyanya yang monumental bagi kemajuan daerah ini, telah banyak tersaji dihadapan kita dan semua itu telah pula terukir dalam setiap sanubari rakyat Gorontalo. Kedepan, karya-karya monumental dan bersejarah untuk masa depan Gorontalo yang gemilang telah menjadi tekad sosok guru besar yang bersahaja ini.
Guru sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang “lebih” di masyarakat, harus dapat mencerminkan sebagai figur-figur yang cerdas, berkualitas dan senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas. Pendidikan adalah sektor terpenting dan menentukan, sehingga keberadaan Nelson sebagai Guru Besar dalam pertarungan di Pilgub kali inpada setiap Perhelatan Pemilu, mengahmbur-hamburkan uang, membeli suara rakyat dengan membagi-bagikan sembako dan minyak tanah. Sudah saatnya, kepemimpinan dan masa depan Gorontalo ini diserahkan kepada sosok pemimpin yang memiliki integritas dengan kadar intelektual yang tidak diragukan lagi, memiliki idealisme dan tanggung jawab sebagai pemimpin. (AM)

Peristiwa Mengharukan Saat Sang Deklarator Jadi Tumbal Sertifikasi Guru “Mohon Pak Jaksa, Saya Saja yang Dipenjarakan Jangan Pak Nelson”


Jika Nelson Mandela karena kegigihannya memperjuangkan hak dan martabat rakyatnya sempat mendekam di penjara selama 20 tahun kemudian menjadi Presiden, akankah Nelson Pomalingo setelah mendekam di penjara selama 2 hari karena memperjuangkan hak – hak guru dan pendidik menjadi Wakil Gubernur dan selanjutnya menjadi Gubernur? Hanya Allah jualah yang mampu menjawabnya.

Siapapun tidak dapat memungkiri fakta bahwa setiap pejuang dan Pahlawan dimanapun dalam sejarah peradaban di dunia pasti pernah merasakan hidup di penjara. Sebutlah misalnya mendiang Soekarno, karena kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ia keluar masuk penjara sebelum dinobatkan sebagai Proklamator dan menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Di belahan benua Afrika, Nelson Mandela sebelum didaulat oleh rakyatnya menjadi Presiden, ia pernah merasakan pahit getirnya hidup di penjara selama 20 tahun. Di Gorontalo, Nelson Pomalingo yang telah dicatat oleh sejarah sebagai Pejuang lahirnya Provinsi Gorontalo, juga pernah mendekam di penjara selama 2 hari. Ia seakan telah menjadi tumbal bagi perjuangan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru di Gorontalo ketika itu.
Pertanyaannya, Jika Nelson Mandela mendekam di penjara selama 20 tahun kemudian menjadi Presiden, akankah Nelson Pomalingo setelah mendekam dipenjara selama 2 hari menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur? Hanya Allah jualah yang mampu menjawabnya.
Terlepas dari semua itu, ada pengalaman yang mengharukan saat Nelson ditahan oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tahun 2009 lalu. Salah seorang warga dari Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara sangat prihatin dengan kasus yang menimpa Nelson. Saking prihatin san sayangnya terhadap sosok Nelson, ia pernah suatu hari begitu mendengar Nelson ditahan langsung menghadap petugas Lapas Donggala Kota Barat meminta kompensasi agar dirinya saja yang dipenjara, asal Nelson dibebaskan. “Saya siap menggantikan Nelson di Penjara, kalau saya ditahan tidak jadi persoalan, tapi Nelson keberadaannya di luar sana sangat dibutuhkan oleh rakyat” imbuh pria paruh baya yang mengaku sangat simpatik dengan perjuangan Nelson selama ini. Menurutnya, tidak hanya mahasiswa yang menunggu kiprah Nelson, tapi masyarakat Gorontalo butuh sentuhan pemikiran dan kecerdasan Nelson agar Gorontalo terbebas dari belenggu pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kroni-kroninya yang selama ini menggejala dan dilakukan secara terang-terangan.
Namun apa boleh buat, ia hanya rakyat biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa, rasa simpatiknya terhadap Nelson ketika itu hanya bisa ia ekspresikan dengan linangan air mata hingga butiran-butiran bening yang menetes di pipinya seakan menjadi saksi betapa mencari keadilan di negeri ini ibarat mencari jarum dalam jerami. (AM).

Jika Mantan Aktifis Golkar Berbagi Pengalaman : “Saya Simpatik ke Nelson Karena Sikap Istiqomahnya yang Telah Terbukti””


Sikap Jujur dan Istiqomah ketika menjadi pemimpin adalah persoalan krusial yang teramat berat dilakoni. Tidak sedikit para pemimpin di negeri ini yang “terperosok” ke dalam persoalan hukum karena tidak mampu bersikap jujur, amanah dan istiqomah ketika menjalankan kepememimpinannya. Namun, bersyukur di Provinsi Gorontalo ini masih ada segelintir pemimpin yang mampu bersikap istiqomah. Sebutlah misalnya, Prof. Nelson Pomalingo yang ketika menjadi Rektor UNG dinilai mampu mengaplikasikan sikap istiqomahnya secara nyata seperti yang diutarakan oleh salah seorang mantan kader terbaik dari Partai Golkar.

Cerita mengenai sikap istiqomah Nelson ini terungkap di salah satu kegiatan pemantapan kordes di Kec. Pulubala Kab. Gorontalo beberapa waktu lalu ketika menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang hadir yang saat itu mempertanyakan komitmennya mendukung Nelson yang bukan berasal dari Partai Golkar. Mendapat pertanyaan itu, sang mantan aktifis Golkar ini dengan tersenyum menjelaskan mengapa ia lebih memilih Nelson dan bukan mendukung calon dari partai Golkar.

“Mengapa saya mendukung Nelson? Jawabannya, karena saya memiliki pengalaman khusus dan mengesankan dengan sosok Nelson sang calon Wakil Gubernur” tuturnya. Menurutnya sosok Nelson adalah pemimpin yang sudah teruji dan terbukti sikap jujur dan istiqomahnya. Kesimpulan ini ungkapnya, bukan sebuah bualan tapi benar-benar dialaminya sendiri beberapa tahun lalu, saat salah seorang anaknya berminat masuk menjadi Dosen di UNG. Ketika itu, karena khawatir anaknya jangan sampai tidak lolos, ia mengaku sempat menghadap langsung ke Prof Nelson sembari membawa amplop yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 5 juta sebagai “pemberian” agar anaknya bisa lolos jadi dosen di UNG.

Namun alangkah terkejutnya ia, ketika “amplopnya” tersebut ditolak mentah-mentah oleh seorang Nelson. “ Silahkan uang itu dibawa pulang, kalau ingin lulus, anaknya disuruh belajar saja yang baik, masukkan persyaratan berkas selengkap mungkin supaya bisa mengikuti tes dan bisa lulus murni.” tuturnya meniru ucapan Nelson ketika itu.

Kejadian yang dialaminya dengan Nelson itu, sangat bertolak belakang dengan yang dialaminya beberapa waktu lalu, ketika cucu dari kemenakannya masuk mendaftar jadi CPNS di Provinsi. “Itu cucu saya dari kemenakan, baru-baru ini mau masuk PNS di Provinsi, katanya harus ada doi Rp. 30 juta baru bisa lolos”ungkapnya dengan nada prihatin. Tidak heran jika beberapa waktu lalu, ketika Nelson tersangkut persoalan kasus PLPG, sejak awal ia mengaku sangat Tidak percaya, Nelson tega melakukan hal itu, dan ternyata ia benar, bahwa Nelson dalam kasus PLPG tidak bersalah dan kini dugaannya itu benar, karena Nelson divonis bebas murni.

Dibagian lain ia menambahkan, Jika saja semasa Rektor, Pak Nelson mau mengikuti perilaku pemimpin lain yang selalu mengejar penghasilan “diluar” gaji dan tunjangan resmi, mungkin hari ini, Pak Nelson termasuk calon Wakil Gubernur yang terkaya”, alasannya, Nelson 8 tahun lebih menjadi Rektor, setiap tahun, puluhan Milyar anggaran dari pusat dialokasikan ke UNG plus PAD Kampus yang mencapai Rp. 50 Milyar per tahun, jika mematok komit 5 persen saja, berapa milyar dana yang bisa diraup oleh seorang Nelson. Itu baru proyek. Belum lagi selama menjadi Rektor, Nelson mengangkat PNS di UNG mencapai hampir seribu orang, lagi-lagi jika saja Nelson mau seperti pengambil kebijakan lainnya yang mematok harga jutaan sekian bagi calon PNS, maka saat ini Nelson termasuk mantan Rektor yang kaya. “Bagaimana tidak, setiap CPNS rata-rata hanya dipatok Rp. 5 juta saja per orang, maka selepas Rektor, Nelson memiliki uang Rp. 50 milyar !. Tapi itu tidak terjadi, karena Nelson menurut mantan politisi Golkar yang kritis ini, tidak mematok harga seperti yang dilakukan oleh pejabat pengambil kebijakan yang lain.


Sikap Nelson Pomalingo yang sangat simpatik dan “jujur” tersebut hingga hari ini terus saja berkesan di hati sanubarinya seraya berbisik “jika semua pemimpin seperti Nelson, maka daerah ini akan maju” katanya. Kini karena rasa simpatiknya itu, selaku mantan Anggota DPRD ia mengaku, begitu matahari terbit, ia keliling keluar masuk kampung, mensosialisasikan Davidson sebagai pemimpin masa depan daerah ini. Ia dengan sungguh-sungguh mengakui, bahwa David-Nelson adalah pemimpin yang memiliki komitmen moral yang sudah terbukti dibandingkan dengan calon-calon lainnya.

Apalagi masih menurutnya, Davidson saat ini melakukan sosialisasi dengan memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, tidak seperti calon lain, yang menganggap suara rakyat bisa dibeli dengan uang Rp. 20 ribu dan Rp. 50 ribu. “Sungguh sangat naïf dan norak pemimpin yang hanya mengiming-imingi masyarakat dengan sembako dan uang recehan. sungguh sebuah malapetaka, jika pemimpin yang bagi-bagi sembako itu yang jadi pemimpin di Provinsi, karena setelah duduk, kelak ia tidak maksimal memikirkan rakyat tapi hanya memikirkan bagaimana uang yang ia keluarkan selama kampanye akan kembali lagi, itu sudah pasti” katanya dengan mimik serius. (AM)

David Masuk Sepuluh Besar Bupati Terbaik Se Indonesia

David Bobihoe Akib merupakan sosok pemimpin yang mampu mengharumkan nama baik Gorontalo di tingkat Nasional dan bahkan Internasional. Tahun 2011 ini misalnya, David masuk urutan ke -4 dari sepuluh Bupati/Walikota terbaik dari seluruh Indonesia versi Majalah SWA. Proses penilaian terhadap kesepuluh pemimpin daerah tersebut dilakukan jauh-jauh hari dan dilakukan dengan sangat obyektif tanpa ada tendensi apapun. Tidak hanya itu saja, karena kiprah kepemimpinannya yang brilian, David Bobihoe juga termasuk pemimpin yang setiap saat didaulat menjadi pembicara pada perhelatan nasional. Salah satunya pada awal tahun 2011 David menjadi satu-satunya Bupati di Indonesia yang didaulat menjadi pembicara utama pada Rembuk Pendidikan Nasional di Jakarta. Selain itu pada tahun 2011, David juga merupakan satu-satunya Bupati yang mendapat kehormatan menjadi Ketua Tim Delegasi Pendidikan Nasional ke Australia yang dikirim khusus oleh Kementrian Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Ir. Siswoyo Kepala Bagian Perencanaan Set Ditjen PMPTK, Drs. Djoni Kasie Perencanaan Dit. Bindiklat Ditjen PMPTK, Drs. Yohan Sutanto Kasie Program Diklat Dikformal Dit Bindiklat, dan Dian Wahyuni, SE, Kasie Pemgembangan Karir Dit. Profesi Pendidikan Ditjen PMPTK untuk meninjau pengelolaan pendidikan profesional yang telah beroleh pengakuan internasional.
Ditunjuknya Bupati David sebagai Ketua Delegasi oleh Kementrian Pendidikan, karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo dinilai merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang serius dan sukses dalam peningkatan pendidikan, dimana berbagai kebijakan yang diterapkan telah berhasil mendongkrak kualitas SDM para pelaku pendidikan. Dalam kunjungan yang berlangsung 31 Mei hingga 4 Juni 2010 itu, tim delegasi Indonesia dibawah Pimpinan David Bobihoe mengunjungi Konsulat Jenderal RI di Melbourne, dilanjutkan dengan kunjungan kebeberapa pusat penyelenggaraan pendidikan Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU) seperti, Departement of Educatioan, dan Victorian Institute of Teaching di Victoria, seanjutnya meninjau langsung penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Training dan Kelompok Guru Australia, serta kebeberapa sekolah setara SD dan SMP yang relevan menangani sertifikasi guru.
Kunjungan Bupati David Bobihoe Akib “berguru pendidikan ke Australia bersama tim Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan itu pun beroleh dukungan penuh berbagai kalangan karena akan menambah semangat tumbuh kembangnya pendidikan di Gorontalo. Pada tahun yang sama, David Bobihoe juga didaulat berkunjung ke Brazil dan China sebagai apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan komitmen Bupati David dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, Konsistensi serta komitmen Bupati David dalam memajukan dunia pendidikan membuat banyak daerah di Indoensia yang tertarik untuk belajar dan mendalami berbagai program pendidikan yang sudah dilakukan pemkab Gorontalo, salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur yang pada akhir tahun 2010 lalu melakukan studi visit di Kabupaten Gorontalo.

UNICEF 'Adopsi' Terobosan Pendidikan Kabupaten Gorontalo
Bukan hanya Word Bank yang salut terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Gorontalo, tapi juga UNICEF. Lembaga internasional ini menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sejak tahun 2006 lalu.
Manager office Unicef Neven Knezevic dan Project officer MGP-BE Pusat Amson Simbolan dalam kunjugannya ke Kab. Gorontalo belum lama ini mengakui dan memuji terobosan yang dilakukan Bupati David dalam meningkatkan mutu pendidikan didaerah ini yang menjadi salah satu dari tiga fokus pembangunan daerah, disamping peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan perekonomian. Dalam kunjungan UNICEF tersebut juga terungkap Konsep pendidikan di Kab. Gorontalo akan diadopsi oleh Lembaga Internasional di bawah naungan PBB itu untuk diterapkan secara nasional.
2011, Alokasi dana Pendidikan 38 Persen
Standar penganggaran Nasional dari Pemerintah Pusat yang mematok anggaran pendidikan di seluruh daerah tidak kurang dari 21,5 persen sudah terpenuhi di Kabupaten Gorontalo. Untuk tahun 2011 ini, alokasi pendidikan di kabupaten yang dikomandoi David Bobihoe itu mencapai 38 persen.
Menurut Buapti David, anggaran pendidikan yang melampaui target penganggaran nasional itu, diharapkan mampu menyeimbangkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan daerah. ” Kebijakan itu dikhususkan untuk peningkatan kualitas generasi muda di daerah,” Kata David, baru-baru ini .
Dia mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh tenaga pendidik yang ada, wajib membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan perilaku yang baik terhadap anak didik, yang sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan.
Seiring peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan yang makin baik dan berkualitas, maka tenaga pendidik di daerah itu harus mampu meningkatkan kualitas kompetensinya dalam mendukung sistem pengajaran di daerah.

Program Goverment Mobile dan Kick Andy Metro TV
Bupati David Bobihoe merupakan satu-satunya Bupati di Provinsi Gorontalo yang mendapat apresiasi dari Presiden SBY dengan program unggulannya Goverment Mobile. Apresiasi tersebut dimanifestasikan oleh pemerintah pusat dengan mengadopsi konsep tersebut menjadi program nasional. Selain itu, program GM telah menarik perhatian media Televisi Nasional Kick Andy yang mengundang Bupati David secara khusus untuk tampil di stasiun pemberitaan tersebut dengan harapan dapat dilihat oleh masyaralkat secara nasional dan yang lebih penting lagi diharapkan menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi daerah lain untuk melakukan terobosan yang sama di daerahnya masing-masing.

Sosok Bupati yang Dekat dengan Rakyat
Kedekatan Bupati David Bobihoe Akib dengan rakyatnya seperti antara orang tua dan anak. Setiap saat Bupati tidak segan-segan turun ke lapangan baik di pusat kota maupun di pelosok-pelosok. Target utamanya adalah menyelami persoalan, aspirasi maupun kepentingan masyarakat untuk selanjutnya menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan. Atas perhatiannya yang sangat tulus kepada rakyat tersebut menjadikan Bupati David sebagai sosok pemimpin yang merakyat, peka dan aspiratif. Belum lama ini misalnya, David Bobihoe di tengah kesibukannya langsung melihat dari dekat korban kebakaran rumah di Isimu Kab. Gorontalo dan langsung memberikan bantuan rumah kepada korban. Dari salah satu contoh ini, betapa David Bobihoe Akib adalah sosok pemimpin yang merakyat sehingga tidak heran, jika David setiap tahun selalu banir dengan penghargaan demi penghargaan hingga dinobatkan sebagai Bupati Terbaik se Indonesia.



Nelson Selalu Sukses Wujudkan Impian Rakyat Gorontalo


Sejarah telah mencatat bahwa Prof. Nelson Pomalingo selama ini telah mampu mewujudkan impian dan keinginan rakyat Gorontalo. Antara tahun 1999-2000 misalnya, Nelson tampil di garda terdepan dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi Gorontalo sehingga dikukuhkan menjadi Deklarator Provinsi Gorontalo. Ketika tokoh Gorontalo lainnya ketika itu masih dihantui keraguan dan pesimisme, justru Nelson tampil meyakinkan menorobos berbagai rintangan dan kendala hingga lahir Provinsi Gorontalo. Dengan keberhasilan itu, Nelson telah dicatat sejarah sebagai pejuang yang gigih dalam perjuangan mewujudkan impian rakyat Gorontalo yang ingin memisahkan diri dengan Provinsi Sulawesi Utara ketika itu.

Impian rakyat lainnya yang berhasil dipersembahkan sosok Nelson kepada rakyat Gorontalo adalah keinginan melahirkan Universitas Negeri yang representatif sebagai wadah melahirkan SDM yang unggul di Provinsi Gorontalo. Keinginan rakyat tersebut hanya dalam waktu yang sangat singkat yakni kurang lebih setahun lamanya diwujudkan oleh seorang Nelson yang ketika itu menjabat sebagai Rektor IKIP Negeri Gorontalo. Berkat prestasi yang gemilang itu, Nelson dipercaya menjadi Rektor Universitas Negeri Gorontalo dua periode yang dalam rentang waktu delapan tahun lamanya UNG telah menjadi deretan Universitas terkemuka di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tidak heran jika tahun 2010 saja jumlah Mahasiswa UNG mencapai 20 ribu mahasiswa yang sebagian besar justru berasal dari luar daerah semisal Papua, Maluku, ternate, Sulawesi tenggara, Sulawesi tengah dan bahkan ada mahasiwa yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Lahirnya Universitas Negeri Gorontalo merupakan babak baru bagi terwujudnya SDM Gorontalo yang maju dan berkualitas. Kini berkat buah pikiran dan kecerdasan seorang Nelson, UNG telah memiliki ratusan Dosen bergelar S2, puluhan Doktor dan Guru Besar, memiliki hampir 20 ribu mahasiswa dan menjadi tujuan utama bagi mahasiswa dari kawasan timur Indonesia. Belum lagi performance dan kinerja kampus semasa kepemimpinan Nelson yang mampu menjalin kerjasama dengan Universitas ternama di dalam Negeri dan Luar Negeri, mampu meraup PAD hingga Rp. 50 milyar adalah deretan prestasi yang menjadi indikator betapa Nelson merupakan pemimpin yang dibutuhkan oleh daerah ini kedepan.

Keberadaan UNG saat ini tidak hanya berdampak terhadap peningkatan SDM Gorontalo tapi juga telah berdampak secara ekonomi kepada masyarakat Gorontalo khususnya masyarakat di Kota Gorontalo. Jika setiap mahasiswa dalam setahun membelanjakan uang sebanyak Rp. 1 juta per bulan, maka Rp. 20 Milyar uang beredar di Kota Gorontalo, maka dalam setahun terdapat kurang lebih Rp. 240 Milyar dana yang menjadi penentu dinamika kehidupan ekonomi masyarakat Kota Gorontalo. Semua dampak ini tidak terlepas dari campur tangan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan, semangat dan kecerdasan kepada seorang Nelson sehingga mampu menangkap peluang dan potensi Gorontalo. Pemimpin seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh Gorontalo di masa-masa mendatang.

Nelson, Konseptor Masa Depan Gorontalo




Setelah meraih gelar Insinyur Pertanian di Universitas Samratulangi Manado, Nelson memilih pulang ke kampung halamannya menjadi guru di sekolah Pertanian di Limboto. Dalam mengemban tugas mulianya sebagai guru ketika itu, lagi-lagi Nelson mampu menangkap peluang dan potensi Gorontalo dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian yang berada di Kelurahan Huangobotu Kec. Dungingi sekarang. SMK Pertanian yang dibangun dan dirintis oleh seorang Nelson tersebut telah membangunkan dan membangkitkan ruh, spirit dan menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis kawasan.

Keinginan rakyat lainnya yang berhasil dipersembahkan oleh seorang Nelson adalah pada saat ia dipercaya oleh penjabat Gubernur Tursandi Alwi menjadi Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo pertama. Ketika itu Penjabat Gubernur Tursandi Alwi memuji kehebatan Nelson yang dalam waktu singkat berhasil menyusun APBD mini, menysun RT/RW Gorontalo dan menyusun Grand Strategi pembangunan Gorontalo jangak pendek, menengah dan jangka panjang. Nelson dengan begitu merupakan sosok yang telah menyusun konsep dasar yang menjadi arah pembangunan atau telah bertindak sebagai Konseptor pembangunan masa depan Gorontalo. Tidak heran jika dalam perjalanannya, Nelson termasuk sosok pemimpin yang terbilang kecewa dengan pembangunan saat ini yang tidak jelas arahnya.

Demikian pula dengan impian, keinginan dan aspirasi rakyat Gorontalo melahirkan pendidikan yang berkualitas melalui program peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru tidak terlepas dari perhatian dan sentuhan tangan dan kecerdasan seorang Nelson yang sejak tahun 2002 dipercaya sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo. Ditengah kesibukannya sebagai Rektor, Nelson masih menyempatkan waktunya untuk menemui guru hingga ke pelosok-pelosok desa, menampung dan menyerap aspirasi guru. Keseluruhan aspirasi Guru tersebut selanjutnya ia suarakan di tingkat pusat baik melalui moment Rakor, Rakernas, dan Konkerpim PGRI maupun dalam berbagai audiensi dengan Presiden dan Kementerian Pendidikan. Keikut sertaan dan peran aktif PGRI Gorontalo di tingkat pusat sangat dihargai dan diapresiasi oleh PB PGRI semisal keikut sertaan delegasi PGRI Gorontalo dalam memperjuangkan Undang-Undang Guru dan Dosen maupun dalam mendukung gugatan PGRI terhadap Pemerintah di Mahkamah Konstitusi terkait tuntutan anggaran 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas. Tidak heran pula jika di era kepemimpinan Nelson, PGRI Gorontalo termasuk organisasi terbaik di tingkat nasional.

Performance Nelson di tingkat pusat sangat meyakinkan dan didengar oleh pengambil kebijakan di tingkat Nasional, karena Nelson termasuk deretan Pengurus PGRI yang tidak biasa, ia adalah Guru Besar yang disegani oleh para pengambil kebijakan baik di Kementerian Pendidikan Nasional maupun di jajaran Pengurus Besar PGRI di Jakarta. Masih terkait dengan keberpihaknnya terhadap nasib guru, Nelson ngotot melaksanakan program Sertifikasi guru di Gorontalo untuk dipusatkan di UNG. Dengan kelihaian dan argument yang sulit dimentahkan, Kementerian Pendidikan akhirnya menunjuk UNG sebagai pelaksana sertifikasi guru di Gorontalo. Permintaan Nelson agar guru Gorontalo disertifikasi di UNG lebih didasari oleh keinginan tulus Nelson untuk membantu guru di Gorontalo agar tidak harus ke Manado untuk mengikuti sertifikasi. Bisa dibayangkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh guru dari Gorontalo jika harus mengikuti sertifikasi di Manado ketika itu. Ketulusan Nelson untuk membela guru di Gorontalo ketika itu telah membawa petaka bagi Nelson sendiri yang ketika itu dituding melakukan penyelewengan dana PLPG yang menyeretnya menginap di Penjara selama 2 hari lamanya. Bersyukur, berbagai tudingan itu ternyata tidak terbukti, Nelson diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Gorontalo yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung bahwa Nelson tidak bersalah.

Masih dalam upaya keberpihaknnya terhadap Guru, Nelson ternyata begitu peka dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tahun 2010 lalu misalnya Kementerian Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan yang membebankan anggaran sertifikasi ditanggung oleh guru yang menjadi peserta sertifikasi. Keputusan ini ditentang oleh PB PGRI dan daerah pertama yang menyuarakan dan tidak setuju dengan Keputusan itu adalah PGRI Provinsi Gorontalo. Alasannya adalah, guru tidak mampu dan pasti terbebani jika harus mengeluarkan uang jutaan untuk mengikuti sertifikasi guru. Dengan desakan PGRI tersebut, akhirnya Mendiknas membatalkan dan merevisi keputusannya dengan membebankan biaya sertifikasi guru kepada Negara.

Sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo, lagi-lagi Nelson terus berjuang dengan penuh kesahajaan mempersembahkan karyanya untuk rakyat Gorontalo. Selama tahun 2010 hingga 2011 ini, melalui organisasi Dewan Mesjid Nelson mempelopori kegiatan pelatihan kepada para ta’mirul Mesjid, Khatib dan Imam di Provinsi Gorontalo. Targetnya adalah melahirkan tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat khususnya ta’mirul Mesjid yang berkualitas di daerah ini. Dengan demikian, Ta’mirul Mesjid mampu menyelenggarakan kegiatan keagamaan sesuai tuntunan yang digariskan dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW.

Demikian pula sebagai Ketua Dewan Pembina Abang Bentor Gorontalo, Nelson Pomalingo mulai menelurkan berbagai ide terutama untuk peningkatan kesejahteraan Abang Bentor di daerah ini yang mencapai ribuan jumlahnya. Menurut Nelson kedepan harus ada upaya dan keberpihakan kepada abang bentor agar kehidupan mereka benar-benar sejahtera. Untuk itu Nelson bertekad untuk tahap pertama akan merealisasikan Koperasi khusus bagi abang bentor G0rontalo sebagai wadah perekonomian abang bentor Gorontalo. Paling tidak kata Nelson Koperasi, menjadi “dewa penolong” jika sewaktu-waktu ada kepentingan mendadak yang harus dipenuhi oleh abang Bentor. (AM)

Nelson, Potret Pemimpin Dinamis - Prospektif




Kiprahnya yang demikian luas, kemampuan dan talenta kepemimpinannya yang elegan, karya-karya monumentalnya yang terus dirasakan dampaknya oleh rakyat, dan kemampuannya yang mampu menorobos berbagai tantangan menjadi peluang dengan ide – ide segar yang sarat solusi pemecahan masalah adalah deretan ungkapan yang layak disandang oleh seorang Nelson. Atas kemampuannya itu Nelson boleh disebut, merupakan sosok Multi Dimensional” dan merupakan potret pemimpin Dinamis-prospektif yang mampu menunaikan tugas, harapan dan cita-cita bagi kepentingan rakyat.

Nelson Pomalingo yang telah menyandang predikat guru besar, mantan Rektor UNG, mantan Ketua Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo, Ketua PGRI Provinsi Gorontalo, Ketua Dewan Mesjid Indonesia Provinsi Gorontalo, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo, Ketua Pertina Gorontalo dan Ketua Dewan Pembina Abang Bentor Gorontalo, merupakan sosok yang dinamis yang memiliki kemampuan menerobos, memutuskan, mengambil sikap, melakukan perubahan, mendobrak sekat-sekat yang menjadi penghalang kemajuan, kaya akan ide dan gagasan, menguasai hampir semua persoalan, memiliki keahlian spesifik, memiliki terobosan yang tepat, efektif dan efisien serta siap dengan berbagai solusi yang tepat untuk memecahkan setiap persoalan di tengah masyarakat.

Di berbagai organisasi, Nelson tampil elegan sebagai figure yang dinamis, dengan melakukan berbagai terbosan penting untuk organisasi. Di organisasi PGRI misalnya, Nelson berhasil membawa organisasi ini menjadi begitu dinamis, berprestasi di tingkat nasional dan kian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari elemen guru dan pendidik di daerah ini. Karena kiprah PGRI yang demikian dinamis itu, maka tidak mengherankan jika PGRI selalu menjadi kiblat bagi daerah lain untuk melahirkan berbagai ide dan gagasan bagi pengembangan organisasi kedepan. Yang paling anyar pada awal tahun 2011, Gorontalo menjadi tuan rumah pelaksanaan KONKERNAS III PGRI yang telah berlangsung dengan aman, lancar dan sukses. Demikian juga di organisasi Dewan Mesjid, Koalisi Kependudukan, Nelson telah memberi nuansa dan komitmen anggotanya untuk berkarya, bekerja dan berkiprah bagi kepentingan masyarakat. Atas kelihaian, kelincahan dan kecerdasan yang dimiliki Nelson, sampai-sampai mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang kini menjabat Menteri Perikanan dan Kelautan pernah memuji Nelson sebagai sosok pemimpin yang bisa diandalakan. Pujian yang ama juga pernah datang dari mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang memuji Nelson sebagai pemimpin penggerak dan begitu dinamis.. “Setiap institusi dan organisasi yang dipimpin Nelson selalu dinamis” kata Salim Aldjufri saat masih menjabat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Ketokohan Nelson juga kian ditunjang oleh keberadaannya sebagai calon pemimpin nasional karena telah mengikuti pendidikan di LEMHANAS Jakarta, yakni sebuah institusi yang didirikan mendiang Presiden Soekarnosebagai tempat penggodokan calon – calon pemimpin nasional. Predikat sebagai sosok Multi Dimensional itu kian menguat karena ternyata Nelson adalah ssosok yang bisa diandalkan di berbagai lintas sektoral,. Secara akademik, Nelson memiliki gelar Sarjana penuh di bidang ilmu pertanian, S2 di bidang disiplin ilmu kependidikan, S3 di bidang disiplin ilmu Lingkungan hidup dan telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah yang cepat atau lambat menjadi asset Gorontalo yang akan diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. (AM)

Nelson Seorang Master Of Possibilities




Dalam bukunya yang berjudul Tunda Kesenangan Demi Kebahagiaan yang Hakiki yang diterbitkan UNG tahun 2010, Sumarjo, mantan Wartawan salah satu media lokal Gorontalo yang kini memilih jadi Dosen Ilmu Komunikasi di UNG, menguraikan panjang lebar tentang kiprah Nelson selama memimpin UNG yang dikaitkan dengan hakekat kepemimpinan. Dalam salah satu bab di buku itu, Sumarjo menempatkan Nelson sebagai seorang Master of Possibilities yakni termasuk salah seorang pemimpin yang selalu mencari alternatif baru, mengembangkan problem menjadi sebuah tantangan, menganalisis suatu kondisi (swot;strength, weaknes, opportunity and treath) dan menemukan solusi kreatif , menghargai pembaruan, berani mencoba hal baru, selalu berpikir Divergen, yaitu berpikir kedepan, mempunyai visi-misi yang jelas, memiliki pandangan global, selalu mencari solusi-solusi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada (Possible answer). Selama ini menurut Sumarjo, Gaya kepemimpinan adalah mengembangkan apa yang bisa dilakukan dari sekian banyak hambatan yang membentang dihadapannya. Sebuah cerita mengenai gaya ini adalah ketika pergulatan pilihan dalam pengembangan UNG menjadi Universitas atau tetap pada kompetensinya sebagai penghasil Guru. Pada pergulatan pilihan itulah, Nelson tampil elegan mampu menorobos pesimisme dan argument – argument yang ingin tetap mempertahankan status IKIP Gorontalo. Gubernur Fadel Muhammad beserta Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Malik Fadjar ketika itu termasuk deretan tokoh yang mendukung status IKIP Negeri untuk tetap dipertahankan. Alasan kedua tokoh ini bercermin pada kebijakan pemerintah pusat saat itu yang melebur IKIP menajdi Universitas di seluruh Indonesia sehingga tidak ada lagi lembaga pendidikan tinggi yang benar-benar fokus menghasilkan guru professional. IKIP Negeri Gorontalo dengan demikian bisa menjadi satu-satunya penghasil guru. Itu kan hebat, mungkin begitulah pemikiran sederhananya.

Namun seorang Nelson bisa membaca peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain bahwa sebagai perguruan tinggi yang sudah sekian puluh tahun berkutat dengan masalah kependidikan, tanpa dikomando pun, staf dan dosen UNG sudah tahu caranya mendidik mahasiswanya menjadi guru yang baik. Namun tidak demikian, kalau UNG memikirkan bagaimana menghasilkan sarjana yang non guru. Pilihan menjadi Universitas dengan tetap menjadi lokomotif penghasil tenaga pengajar di Provinsi Gorontalo dan daerah Indonesia Timur lainnya. Dengan konsep pemikiran itulah, Nelson tetap konsisten pada perjuangannya merintis lahirnya Universitas Negeri Gorontalo yang kini telah tampil memukau sebagai institusi berkualitas di Kawasan Timur Indonesia.
Konsekwensi dari pilihan perluasan core usaha UNG adalah makin banyak dosen yang non kependidikan yang menjadi tulang punggung lahirnya program studi non kependidikan. Nelson tampak telah memenangkan pertarungan. Paling menyolok bahwa kesempatan perluasan dan peningkatan SDM dosen makin terbuka lebar. Kedua, Lahirnya program studi baru, memicu eksodus mahasiswa untuk masuk ke UNG menjadi makin banyak. Muara dari semua itu, image UNG makin baik tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional. Hal ini ditunjukkan oleh makin membaiknya peringkat UNG dalam pemeringkatan perrguruan tinggi di dunia maupun di tingkat nasional. Pengelolaan UNG yang sudah meninggalkan langgam birokrasi tradisional dan menuju pengelolaan perguruan tinggi modern telah ikut mendongkrak peringkat UNG di tengah-tengah belantara perguruan tinggi lain di dunia.

Dari contoh ini, Nelson seakan memberikan spirit dan ruh kepemimpinan yang sebebarnya, yakni Kepemimpinan dalam benak Nelson bukanlah sekedar masalah prestise pada jabatan yang dimiliki, bukan hanya sekedar posisi atau seberapa besar gaji yang diperoleh dan bukan pula sekedar memiliki pengetahuan dan intelektual yang tinggi. Kepemimpinan adalah sebuah tindakan konkrit dan lebih merupakan hasil dari proses panjang perubahan dan pengembangan (development process) karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang.

Kepemimpinan menuntut suatu transformasi dari dalam (hati) dan perubahan karakter seseorang. Untuk menjadi pemimpin sejati yang mampu meraih kesuksesan diperlukan lebih dari sekedar memiliki kemampuan intelektual mengenai kepemimpinan. Harus ada keseimbangan antara kemampuan intelektual dengan kepemilikan karakter pribadi yang baik yang dibangun dari pengimbangan kualitas kemampuan emosional dan spiritual. Disinilah pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin agar diterima oleh rakyat atau kelompok yang dipimpinnya. (AM)

KPRI “Sejahtera” Tapa Koperasi Terbaik Tingkat Provinsi, Miliki Omzet Rp. 2 Milyar




Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Tapa Kab. Bone Bolango yang beranggotakan seluruh Guru di wilayah Kec. Tapa, Bulango Ulu, Bulango Timur dan Bulango Selatan yang berdiri sejak tahun 1975 kini tetap eksis menjadi dewa penolong yang setiap saat siap membantu dan melayani anggotanya yang terdiri dari para guru di wilayah Tapa Group.

KPRI Sejahtera pada awal berdirinya hingga tahun 1990-an Menurut Mohamad Husain, S.Pd, M.MPd yang sudah tiga periode menjabat sebagai Bendahara, memang mengalami pasang surut kemajuan akibat manajemen yang belum tertata dengan baik. Namun memasuki era tahun 2000 seiring pergantian kepengurusan yang baru, Koperasi yang berdiri dengan modal Swadaya anggotanya ini mulai menapaki kemajuan demi kemajuan yang signifikan. Pada tahun buku 2010 lalu misalnya, Koperasi ini berhasil membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 264 juta dengan omzet mencapai Rp. 2 Milyar lebih.

Kunci keberhasilan Koperasi yang sudah tiga kali meraih juara 1 sebagai Koperasi Pegawai terbaik tingkat Provinsi Gorontalo ini, menurut Mohamad Husain terletak pada manajemen administrasi dan pengelolaan keuangan yang mengacu pada konsep manajemen Perbankan yang transparan dengan layanan prima kepada anggotanya. Konsep ini ternyata cukup mumpuni dalam pengembangan Koperasi yang saat ini fokus pada unit usaha simpan pinjam, jasa foto Copy dan pengetikan ini.

Mohamad Husain yang juga menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bolango ini menuturkan, KPRI yang dipimpinnya kini sudah dapat melayani pinjaman anggota hingga mencapai Rp. 45 juta per orang yang dapat dicairkan dalam waktu lima hingga sepuluh menit. Yang penting menurut Mohamad Husain, anggota dapat dilayani dengan cepat apabila saat datang bisa menunjukkan surat pengantar atau rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Tidak hanya itu saja, Koperasi ini juga telah mempekerjakan 4 orang karyawan yakni 2 orang lulusan SMK dan 2 orang telah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana yang setiap bulannya menerima honor sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Meski mengadopsi konsep manajemen perbankan yang hanya memiliki jam kerja hingga sore hari, namun tidak demikian dengan Koperasi ini yang seakan tidak mengenal waktu dalam memberikan layanan kepada Anggotanya. Buktinya, hingga larut malam pun, seiap anggota yang membutuhkan dana mendesak dan mendadak dapat dilayani. Sebagai Bendahara, Mohamad Husain mengaku sepulangnya dari tugas, pada malam hari pun ia masih berkutat dengan pelayanan kepada anggota. “Yang namanya Koperasi, orientasi utama bukan pada profit tapi pada pelayanan kepada anggota yang menjadi bagian utama dari misi sosial berdirnya Koperasi” tandas Mohamad Husain seraya mengakui bahwa setiap tahunnya Koperasi ini memberikan jaminan kepada anggotanya berupa THR Rp. 300 ribu setiap anggota, memberikan bantuan dana sehat bagi anggota yang sakit untuk pribadi anggota beserta anggota keluarganya. Koperasi yang dipimpin Ketuanya Thamrin Noe, S.Pd, Wakil Ketua Parmin Azis, S.Pd, Sekretaris Hj. Khadijah Pou, Bendahara Moh. Husain Husain, S.Pd, M.MPd ini termasuk KPRI yang sehat yang salah satu indikatornya nihil kredit macet dan telah membuka tabungan deposito dengan bunga 1 persen per bulan kepada anggotanya. (AM)

Potret Guru dan Pendidikan Kita



Oleh :
Nurhadi Taha, S.Pd
Staf Pengajar di SMP Neg. 6 Kota Gorontalo

Dalam tulisan ini izinkan saya memulainya dengan sebuah kalimat yang menjadi semboyan pejuang pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan“ semua orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah”. Semboyan ini mempunyai beragam penafsiran dari kalangan pengamat dan pemerhati pendidikan, ada yang menyatakan semboyan ini menandakan bahwa belajar bisa dimana saja, tanpa mengenal waktu dan batas serta suku adat dan istiadat. Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa belajar itu bukan hanya saja di kampus serta di sekolah yang formal tetapi di mana saja kita harus belajar. Semua tafsiran diatas pada dasarnya memiliki satu makna dengan substansi yang jelas yakni pentingnya setiap kita untuk selalu belajar. Semboyan ini juga dapat disebut sebagai spirit pendidikan, yakni spirit untuk memperbaiki kualitas out put pendidikan.
Berbicara tentang kualitas pendidikan, tentu tidak terlepas dengan keberadaan guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan. Guru sejak zaman dulu merupakan profesi yang mulia dan terhormat yang tidak semua orang mampu melakoninya. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, guru di Indonesia juga mengalami fase dan masa pasang surut sesuai kondisi dan situasi yang berkembang. Untuk saat ini dan kedepan, profesi guru kian berat dan penuh tantangan yang menuntut sikap kreatifitas dan keteguhan untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik sebagai penerus bangsa. Salah satu asumsi mendasar dari pentingnya kreatifitas guru adalah perkembangan dan kemajuan yang terus bergulir yang tidak lagi mengenal kompromi dan selalu saja menghadirkan hal-hal baru, kemajuan baru, penemuan – penemuan baru yang mau tidak mau harus diikuti perkembangannya.
Profesi guru menurut undang – undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen ( pasal 1ayat 1 ) dinyatakan bahwa “ guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menegah. Dari amanat undang-undang ini jelas tersirat bahwa profesi guru disatu sisi eksistensinya sangat vital bagi kelangsungan kehidupan bangsa sehingga guru memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan terutama dalam mengaplikasikan tugas dan tupoksinya di depan kelas, di lingkungan sekolah dan bahkan di tengah masyarakat. Dalam kegitaan belajar mengajar misalnya, guru harus membuat kalender pendidikan, menyusun program tahunan, program semester, memetakan standar kompetensi , membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kesemuanya butuh waktu, materi dan konsentarasi. Tidak heran jika saat ini, banyak guru yang hampir sulit untuk mencari waktu senggang berkumpul dan bercengkarama dengan keluarga, kerabat dan rekan sejawat mengingat waktunya banyak tersita untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai pendidik yang terkadang harus dibawa pulang ke rumah. Namun sayangnya dibalik tugas berat tersebut, profesi guru hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat porsi kebijakan yang ideal, justru sebaliknya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru medekonstruksi bangunan kualitas pendidikan yang tengah dirintis oleh guru dan masyarakat.
Dalam konteks lokal Provinsi Gorntalo misalnya, masih terdapat daerah di tingkat Kabupaten yang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan guru dalam kebijakan pemerintahannya. Dalam soal anggaran pendidikan sebagai contoh, meski Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah mengamantakan agar pemerintah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD, namun sampai saat ini masih banyak daerah yang belum menggubrisnya. Padahal soal anggaran pendidikan ini, pada tahun 2008, PGRI telah menggugat pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan oleh PGRI dengan amar putusan yang jelas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat konstitusi. Anggaran 20 persen yang dimaksud tidak termasuk didalamnya alokasi gaji dan tunjangan guru.
Dalam program peningkatan kesejahteraan guru, setiap daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo juga memiliki perbedaan standar kebijakan. Sebagai ilustrasi, daerah yang memberi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada guru baru sebatas dua daerah yakni Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo. Demikian juga dengan Tunjangan Guru terpencil, dua daerah ini konsisten mengucurkan anggarannya setiap tahun. Tidak heran pula dengan kebijakan yang berpihak pada guru ini, Kab. Gorontalo dan Boalemo sejauh ini mampu memperlihatkan capaian kemajuan yang menggembirakan.
Meski demikian secara umum boleh disebut bahwa selama ini, keberpihakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten terhadap profesi guru masih belum memadai. Indikatornya dapat dilihat dari jumlah guru yang Sarjana dan non sarjana yang masih terpaut jauh.
Dari total guru di Provinsi Gorontalo saat ini yang mencapai 25.614 orang masih sekitar 70 persennya yang belum memiliki kulifikasi S1. Demikian pula, tunjangan guru honorer di Provinsi Gorontalo yang rata-rata hanya pada kisaran Rp. 150 – 300 ribu sangat kontras dengan tunjangan pejabat eselon I II dan III di Pemerintahan Provinsi yang mencapai puluhan juta per bulannya.
Selain masih minim di bidang diregulasi, Guru juga menghadapi persoalan dari luar semisal dari masyarakat itu sendiri. Tidak sedikit di lingkungan masyarakat, sering terdapat ungkapan-ungkapan yang menyakitkan berupa cemoohan dan tudingan lainnya yang menyerang guru ketika anak mereka memiliki persoalan di sekolah atau tidak naik kelas maupun tidak lulus.
Begitu juga dari kalangan bisnis / industrialis yang masih sering terdengar melakukan protes kepada para guru karena kualitas para lulusan pendidikan yang masih kurang memuaskan bagi kepentigan perusahaannya .
Tidak hanya itu, tantangan guru lainnya juga datang dari murid atau siswanya sendiri yang terkadang bersikap dualisme terhadap guru. Siswa menghormati gurunya ketika ingin mendapatkan nilai baik, naik kelas dan ingin lulus sekolah, tapi begitu kepentingan itu tidak ada,murid terkadang bersikap acuh tak acuh terhadap guru.
Fenomena-fenomena yang menjadi tantangan guru selama ini khususnya di Provinsi Gorontalo disatu sisi merupakan hal yang memiriskan, namun disisi lain harus ada upaya komprehensif untuk mengeliminir berbagai tantangan tersebut sehingga tantangan itu tidak terus menerus menjadi beban guru yang tak pernah berkesudahan.
Siapapun mengakui bahwa guru adalah profesi mulia dan terhormat, paling tidak mulai dari Presiden , Gubernur, Ketua DPRD, Bupati dan Walikota terlahir dari tangan dingin seorang guru , bukankah mereka para profesor itu juga terlahir dalam binaan seorang guru.
Dengan asumsi dan pertanyaan itu, akankah para guru terus saja diperlakukan dengan tidak adil dan terus menerus dijadikan kambing hitam?. Jawabannya tentu saja tidak, Guru adalah profesi yang teramat penting bagi penentu nasib bangsa kedepan, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk berpihak dan memperhatikan nasib guru. (***)

Disdik Bonbol Impelementasikan Pendidikan Karakter, Bakal Terapkan Sanksi bagi Guru yang Berkarakter Buruk





Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango dalam satu tahun terakhir dibawah kendali Kepala Dinas Drs. Robin Daud, M.Si secara konsisten mengimplementasikan pendidikan karakter yang telah dicanangkan oleh Pemerintah pusat sejak tahun 2010 lalu. Ditemuai di ruang kerjanya belum lama ini, Robin Daud menjelaskan, meski belum diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang baku seperti bidang studi yang lain, namun pendidikan karakter diinklud dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selain itu, dalam mengaplikasikan pendidikan karakter kepada anak didik, faktor penting yang menjadi penekanan Dinas Pendidikan adalah guru harus tampil menjadi panutan dan teladan di sekolah melalui sikap dan perilaku yang terpuji.

Untuk itu Robin Daud mengatakan telah menyiapkan instrument yang menjadi sanksi bagi guru yang berkarakter buruk di sekolah dan di masyarakat dengan menerapkan instrument tersebut tanpa pandang bulu. Sikap tegas ini ungkap Robin Daud merupakan konsekwensi dari upaya melahirkan anak bangsa yang berkarakter baik di masa-masa mendatang. Dijelaskannya, dalam pendidikan karakter, faktor guru sangat menentukan yakni selain mengajarkannya melalui pembinaan, pengarahan dalam bentuk teori-teori di setiap mata pelajaran di kelas, pendidikan karakter juga dapat dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku yang terpuji.

Robin Daud menambahkan selama setahun terakhir ini, pihaknya belum menemukan dan menerima laporan terkait sikap dan perilaku guru yang tidak terpuji sehingga ia optimis pendidikan karakter di sekolah saat ini benar-benar teraplikasikan secara konkrit dan diharapkan akan terus berlangsung secara optimal di masa-masa mendatang. Untuk itu selaku Kepala Dinas, Robin Daud mengharapkan kepada para guru, kepala sekolah dan pengawas di daerah ini untuk fokus pada implementasi pendidikan karakater di sekolah karena terkait erat dengan eksistensi bangasa ini kedepan.

Lakukan Pembenahan dengan Paradigma Baru

Sementara itu di tempat terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan Moh. Husain, S.Pd, M.M.Pd menjelaskan, dalam satu tahun terakhir ini, Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango dibawah kepemimpinan Robin Daud secara konsisten terus melakukan pembenahan di berbagai aspek yang selama ini menjadi resistensi kemajuan pendidikan di Kab. Bone Bolango. Aspek-aspek tersebut meliputi pembenahan administrasi kepegawaian termasuk didalamnya mereformasi dan menata kembali distribusi guru atau pemerataan guru, penertiban dan pembenahan tenaga guru honorer, mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, program peningkatan kualifikasi guru, upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana pendidikan, program peningkatan prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik, memacu peningkatan nilai Ujian Nasional di semua tingkat pendidikan, melakukan pembinaan dan pengembangan karakter guru yang professional dan berkualitas, melakukan upaya peningkatan etos kerja dan disiplin guru dan aparatur pendidikan guna mewujudkan pelayanan prima di bidang pendidikan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan serta melakukan upaya pemetaan kualitas pendidikan berdasarkan kondisi wilayah kecamatan, dan yang paling terpenting adalah meningkatkan peran pengawas dalam mengembangkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Diharapkannya, dengan berbagai terobosan yang dialaksanakan saat ini, pendidikan di Kab. Bone Bolango kedepan akan mengalami lompatan-lompatan kemajuan signifikan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kab. Bone Bolango. Untuk itu, Moh. Husain disatu sisi bertekad akan melakukan tugas dan kinerja dengan seoptimal mungkin dan disisi lain akan terus mendorong aparatur pendidikan di instansinya agar mampu meningkatkan etos kerja dengan seoptimal mungkin. Etos kerja yang ditunjang dengan disiplin ungkap Moh. Husain merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Sekretaris Dinas Pendidikan yang sebelumnya menjabat Kabid Dikdas ini menambahkan, Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango saat ini berbeda dengan masa lalu, karena saat ini, pihaknya lebih fokus pada bagaimana mengoptimalisasi tupoksi Dinas dengan menerapkan instrument yang bernuansa baru dengan pola dan paradigma baru yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas output pendidikan di daerah ini. (AM)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes