Berandai-andai itu Juga Penting

Berandai-andai dalam perspektif agama dapat dibagi menjadi dua bagian. Berandai-andai untuk hal positif dan negatif. Untuk hal positif tidak mutlak dilarang. Sementara yang sangat terlarang adalah berandai-andai yang dapat menyeret pada “kesyirikan”. ” Sandainya tidak ada saya pasti kamu sudah begini dan begitu…, atau “ Andaikata dulu saya begini pasti saya…., larangan mengucapkan “andaikata” maupun “seandainya” telah termaktub di Al qur’an maupun Hadits.
Salah satunya yang bisa dikutip disini adalah Hadits yang Diriwayatkan dalam shoheh Muslim dari Abu Hurairah Radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda :, “Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu), dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah, dan jika kamu tertimpa suatu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan : “seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’“, tetapi katakanlah : “ini telah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki”, karena kata “seandainya” itu akan membuka pintu perbuatan syetan.”
Dalam perspektif yang lain seperti yang telah dijelaskan oleh syaikh Muhammad bin sholih al Utsaimin, bahwa berandai-andai itu dilarang untuk empat hal yakni : pertama, Apabila digunakan untuk menentang syariat. Pada perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik mengundurkan diri dari pasukan beserta sepertiga pasukan kaum muslimin. Ketika itu 70 kaum muslimin mati syahid. Karena itu, Abdullah bin Ubay dan teman temanya mencemooh dgn mengatakan: "Andaikan mereka menaati kami dengan kembali ke Madinah niscaya mereka tidak terbunuh. Ucapan sejenis diharamkan karena sungguh menjerumuskan ke dalam kekafiran. Kedua, Untuk menentang takdir. Allah SWT berfirman: "Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang orang kafir (orang orang munafik) itu, yg mengatakan kepada saudara saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: 'Kalau mereka tetap besama sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh."... (QS. Ali Imron:156). Ketiga, Sebagai Ungkapan Penyesalan. Ini juga diharamkan karena semua hal yang menyebabkan penyesalan dilarang karena sesal itu mengakibatkan jiwa bertambah sedih dan apatis (putus asa). Padahal Allah SWT. Menghendaki agar dada kita lapang. Contohnya, seseorang ingin membeli sesuatu dgn harapan memperoleh untung ternyata malah rugi kemudian ia berkata: "Andaikan aku tidak membelinya tentu aku tidak akan rugi." Ini merupakan penyesalan dan kesedihan. Peristiwa seperti ini banyak terjadi dan ini dilarang dan Keempat berandai-andai sebagai alasan untuk berdalih dengan takdir ketika berbuat maksiat.
Dengan demikian, dalam berandai-andai perlu ada pemilahan mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh agama. Dalam perspektif pengandaian yang tidak termasuk dalam kategori diatas, maka berandai-andai itu tidak mutlak dilarang.
Pengandaian dalam konteks yang tidak melanggar norma agama adalah sebuah refleksi kehidupan yang justru dalam sejarah peradaban manusia telah membangunkan harapan untuk terus menjalani hidup dengan optimis.
Obyek dari pengandaian terkadang menjadi sebuah titik yang biasanya menjadi target yang harus diraih. Karena sesungguhnya obyek pengandaian yang tidak dilarang adalah peristiwa yang belum terjadi. Tidak heran pula jika dalam ajaran agama, umat manusia diajarkan untuk menyebut Insya Allah, artinya jika Allah menghendaki, Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini terpulang kepada kekuasaan dan atas izin dari Allah SWT.
Pengandaian jenis ini sifatnya lebih tepat disebut sebagai sebuah kudrat manusiawi dan merupakan ruang lingkup tugas otak kanan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.
Terkadang suatu kejadian, peristiwa, atau karya dan karsa yang dihasilkan oleh umat manusia, hampir dapat dipastikan akar sumbernya dari sebuah pengandaian. Pengandaian seakan menjadi spirit bagi seseorang “Seandai aku lulus SMA nanti aku akan masuk Polisi”. Dari pengandaian itulah lahir motivasi untuk berlatih dan belajar bagaimana agar bisa lulus dalam seleksi penerimaan polisi jika sudah lulus SMA nanti. Dalam proses latihan itu, muncul bayangan-bayangan bagaimana dirinya nanti berpakaian kebesaran polisi misalnya.
Berandai-andai juga identik dengan imajinasi, khayalan dan fantasi yang kemudian menjelma menjadi sebuah niat, tekad dan impian, yang selanjutnya dirangkai dengan disusunnya sebuah rancangan perencanaan hidup yang tersistematis, konsisten dan dinamis. Pengandaian, berandai-andai dengan demikian, seakan menjadi poros yang menjadi mesin penggerak lahirnya siklus kehidupan sehingga menjadi dinamis.
Tidak hanya dalam persoalan kehidupan secara umum, dalam bidang ekonomi, hukum dan politik pun, berandai-andai adalah hal yang lumrah terjadi. Sudah hampir dapat dipastikan misalnya, Siapapun tokoh yang akan maju sebagai Calon Walikota Gorontalo 2013-2018 mendatang sebenarnya berawal dari berandai-andai. “Andai aku mencalonkan menjadi walikota, bagaimanakah reaksi masyarakat?. Jika analisanya mengatakan iya……maka niat sudah pasti muncul.
Tidak heran jika tokoh-tokoh yang telah memantapkan niatnya untuk maju mencalonkan diri sudah pasti telah melalui proses yang bersumber dari berandai-andai, berhayal, selanjutnya masuk pada proses reflektif yang akan muncul dalam benaknya berupa gambaran, bayangan-bayagan dirinya ketika berkampanye, ketika diinyatakan menang dan ketika dilantik menjadi Walikota (AM)

Read more »

Andai Ku Jadi Calon Walikota

Episode : Tebar Uang dan Janji, No ! Tebar Gagasan, Yess !

Ali Mobiliu.

Bagian Pertama :

Menjelang Pemilihan Walikota Gorontalo 2013 mendatang, telah banyak bermunculan calon-calon yang mengklaim dirinya mampu membawa perubahan dan kemajuan di Kota Gorontalo. Baik calon dari politisi maupun incumbent, sejauh ini sudah ada yang mulai start dengan menawarkan berbagai program dan konsep-konsep membangun untuk sebuah kemajuan dan masa depan Kota Gorontalo. Bahkan ada yang sudah mulai tebar pesona, tebar janji sambil menyambangi rumah-rumah penduduk yang dikemas dalam nuansa“silaturahim” sembari memberi bantuan sembako dan uang dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah.

Andai aku benar-benar maju sebagai calon Walikota, aku tidak akan pernah tebar pesona, karena memang sejak lahir, dengan gaya apapun tidak akan pernah mempesona. Juga tidak akan tebar janji, karena takut kelak tidak bisa ditunaikan.

Tebar uang dan bagi-bagi sembako juga tidak akan, karena selain tidak ada, juga takut rakyat akan curiga, jangan-jangan, setelah terpilih nanti, hanya akan memikirkan bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkaan saat sosialisasi dan kampanye.

Lagi pula, aku sangat yakin, rakyat kota tidak butuh pemberian uang recehan, tidak butuh sembako yang hanya habis satu – dua hari. Aku sangat optimis, masyarakat kota tidak akan menjual suaranya. Perasaan mayoritas rakyat kota, sama dengan perasaanku yang akan merasa tersinggung, jika keberadaanku, eksistensiku sebagai manusia dan sebagai warga, hanya dihargai dengan selembaran uang dan sembako ketika menjelang Pilkada. Aku tidak akan terjebak pada rayuan sesaat, aku adalah manusia yang memiliki nilai. Mau menerima uang dari hasil bekerja, bukan menerima uang karena aku harus memilih si A atau si B.

Rakyat Kota Gorontalo bagiku adalah komunitas masyarakat yang cerdas yang tidak akan mudah goyah dan terpesona oleh indahnya kemasan yang dipampangkan oleh para calon pemimpin. Rakyat kota butuh isi, butuh substansi dan bukan seremoni.

Juga masyarakat kota adalah komunitas rasional yang justru akan mempertanyakan kredibilitas calon pemimpin yang royal, sok dermawan dan terkesan menghambur-hamburkan uang, apalagi memanjakan tim sukses dengan hura-hura. Karena itu, jika aku menjadi calon walikota, Tebar Uang dan Janji, No ! Tebar Gagasan, Yes….


Ya….aku ingin melawan dan menentang pemahaman dan persepsi sebagian kalangan bahwa suara rakyat bisa dibeli. Aku ingin berhipotesa bahwa suara rakyat tidak selamanya bisa dibeli dengan uang dan bagi-bagi sembako.

Itu memang melawan arus, tapi melawan arus tidak akan mati konyol, justru sebaliknya, melawan arus saat ini adalah sebuah keharusan ditengah kegersangan dan dekadensi “moral” yang terus mencuat.

Aku sadar, mayoritas warga kota memiliki nasib dan sepenanggungan yang sama denganku. Tidak ingin menerima uang dari pejabat dengan senyum kecut yang diberikan lima tahun sekali. Warga kota juga tidak satupun yang ingin menjadi pengemis, melainkan ingin berkarya dan bekerja, warga kota tidak ingin menjadi pecundang, tidak ingin hidup melarat, tidak ingin anak cucunya nanti mengalami nasib yang sama dengannya.

Juga aku sangat mengerti, rakyat kota seperti aku, pernah merasakan bagaimana susah dan prihatinnya ketika banjir datang dan melihat rumah-rumah saudara-saudaraku sesama warga yang digenangi air yang penuh lumpur, bagaimana gerahnya hidup di kota yang gersang, kurangnya pepohonan yang hijau nan rindang, bagaimana prihatinnya melintasi jalan-jalan yang disana sini penuh dengan kubangan. Belum lagi, bagaimana sulitnya mendapatkan kenderaan murah tapi nyaman, bukan kenderaan bentor yang selain mahal juga tidak teratur, hingga membuat suasana kota kian hari kian semrawut.

Aku juga mengerti perasaan anak-anak muda yang tidak ingin hidupnya hanya menjadi tukang bentor seumur hidup, mereka anak muda butuh kepastian dan masa depan yang cemerlang, memiliki impian bekerja di perusahaan-perusahaan bonafid dengan gaya dan style yang parlente.

Aku yakin seyakin-yakinnya, warga kota memiliki satu impian yakni menjadi warga yang mandiri. Mereka senantiasa membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar beretorika, pintar bermanuver, tapi rakyat menghendaki seorang pemimpin yang memiliki gebrakan nyata dan konkrit, bukan pemimpin yang hanya terjebak pada rutinitas, keluar masuk kampung, melempar senyum ramah seakan-akan sayang pada rakyatnya. Bukan pula pemimpin yang hanya mengajarkan warganya pintar mengaji, tapi juga harus lihai mencarikan dan memfasilitasi rakyatnya untuk bisa berusaha, memiliki lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Jika aku maju sebagai calon walikota, aku tidak akan memanfaatkan moment waktu yang tersisa untuk mengadakan “nikah massal” “sunatan massal”, karena aku tidak mau wargaku yang lain tersenyum sinis dengan kata-kata yang meremehkan mereka. Jika memiliki kelebihan, aku akan datang ke rumah-rumah mereka diam-diam, memberikan bantuan tanpa wartawan, tanpa publikasi dan tanpa tedeng aling-aling, memberi dan menyayangi tanpa syarat.

Ku sadar, rakyat sudah jenuh dengan janji-janji ketika pemilu dan pilkada akan digelar, rakyat juga sudah muak dengan cara-cara yang tidak lazim untuk menjadi pemimpin.

Pemimpin itu terlahir dari tengah-tengah rakyat, bukan lahir karena rekayasa, bukan karena menjilat, bukan pula karena ia banyak harta, dermawan dan gelar berjubel.

Kepemimpinan itu tidak bisa dilihat dari inputnya, tetapi bagaimana proses suatu kehidupan berjalan hingga mengubah seseorang ditokohkan hingga menjadi seorang pemimpin yang kemudian dengan ketokohannya itu, memunculkan karakter kepemimpinan yang bisa menjadi sandaran bagi kehidupan rakyat, yang mampu mengulurkan solusi dari setiap persoalan di masyarakat. (AM)

Read more »

Forum Guru Honor Gorontalo Terbentuk

Forum Guru Honor (FGH) Gorontalo yang nantinya akan menjadi wadah perjuangan perbaikan nasib para guru honorer se Provinsi Gorontalo akhirnya terbentuk Selasa (13/3) dalam Musyawarah Daerah (Musda) Guru Honor yang diikuti oleh utusan guru honor Kab./Kota se Provinsi Gorontalo.

Pada kegiatan Musda yang dipimpin Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo itu, juga telah berhasil membentuk kepengurusan di tingkat Provinsi sekaligus penetapan mandatir yang akan bertugas membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota.

Penetapan susunan pengurus pada kegiatan yang digelar di Gedung Guru Provinsi Gorontalo jln PGRI Kel. Huwangobotu Dungingi itu berjalan lancar dan tidak menemui hambatan yang cukup berarti. Terpilih sebagai Ketua Chandra Manto, Wakil Ketua 1 Milawati Eki, Wakil Ketua II Risno Hunowu, Wakil Ketua III Abd. Azis Idrus, Sekretaris Ariyati, S.Pd, Wakil Sekretaris Faisal Pautina, Bendahara Hadjara Kasrim dan Wakil Bendhara Fian Hasan serta dilengkapi Divis-Divisi yakni Divisi Peningkatan Profesionalitas Ketua Rahmat Zulfikar. Divisi Pemberdayaan Organisasi dan Advokasi Ketua Basri Iskandar, Divisi Peningkatan Kesejahteraan Yulin Dahu, Divisi Infokom Ketua Tomi Dako dan Divisi Kerjasama dipercayakan sebagai Ketua Hamid Saleh

Menurut Rencana, pengukuhan dan pelantikan pengurus akan dilaksanakan pada Konferensi Kerja Provinsi (KONKERPROV) PGRI Provinsi Gorontalo yang akan dipusatkan di Aula GERBANG EMAS Kompleks Perkantoran Blok Plan Molingkapoto Kab. Gorontalo Utara.

Disepakati pula untuk Kepengurusan di tingkat Provinsi diusulkan sebagai Pelindung Gubernur Gorontalo, Kepala Dinas Dikpora Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kepala BKD / Diklat Provinsi Gorontalo sementara Dewan Penasehat ditetapkan Pengurus PGRI Provinsi Gorontalo. Demikian pula untuk kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota diusulkan sebagai Pelindung Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dan Kepala BKD Kab./Kota.

Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo dalam pengarahannya kepada pengurus yang baru dipilih untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan agenda utama berjuang memperbaiki nasib guru honor di masa-masa mendatang. Diharapkannya, agar pengurus senantiasa membina solidaritas dan soliditas organisasi.

Nelson mengharapkan pengurus yang baru ditunjuk untuk segera mempersiapkan agenda-agenda kerja, apalagi setelah pengukuhan segera mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Kerja guna menyusun program organisasi di masa-masa mendatang.

Sebagai organisasi yang baru Nelson menekankan, akan banyak persoalan yang akan terus mencuat ke permukaan sehingga membutuhkan penghayatan nilai-nilai demokrasi, persatuan, kebersamaan dan komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan nasib guru honor di masa-masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua PGRI Provinsi GorontalO Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf, Sekretaris Umum Hamka Manoppo, M.Pd, dan Toci Lamatenggo, M.Pd dan Drs. Hi. Abdullah Husain. (***)

Read more »

Nelson Bebas MURNI, MA KUKUHKAN PUTUSAN PN GORONTALO

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara resmi memutuskan penolakan terhadap Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo, terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Gorontalo yang menetapkan putusan bebas murni kepada Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) rayon 28 Gorontalo quota 2006-2007. Keputusan MA ini disampaikan melalui surat resmi bernomor : 2692 K/Pidsus/2010 tanggal 18 Juli 2011. Dalam amar putusannya 1). MA tidak dapat menerima permohonan Kasasi oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo 2). Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara. Dengan keputusan ini sehingga perlu melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 303/Pid.D/PN Gorontalo tanggal 20 September 2010 dengan amar putusan sebagai berikut : 1). Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Nelson Pomalingo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum. 2). Membebaskan terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan. 3). Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Dengan keluarnya surat Penetapan bebas murni terhadap mantan Rektor UNG ini,maka pelaksanaan PLPG di Gorontalo sudah dianggap benar, sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan keputusan MA ini, maka pada Senin (15/8) lalu, Kejaksaan Negeri Gorontalo telah melakukan eksekusi yang diserahkan langsung kepada Prof. Nelson Pomalingo yang turut dihadiri pengacara Ismail Pelu, SH, pengurus dan anggota PGRI Provinsi Gorontalo, beberapa elemen masyarakat simpatisan Nelson dan elemen mahasiswa di daerah ini. Dalam prosesi ini Kejari Gorontalo menyerahkan surat bernomor “ 05/R.5.11/Fu.1/08/2011 dengan materi penegasan bahwa Kejari Gorontalo telah melaksanakan putusan MA RI.

Menyikapi keputusan bebas murni ini, Nelson Pomalingo menyatakan rasa syukur yang mendalam atas petunjuk dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan “Nur” (cahaya) kebenaran tidak hanya kepada dirinya pribadi tapi juga segenap keluarga, kerabat dan simpatisannya mulai dari komponen guru, akademisi, masyarakat biasa, mahasiswa dan aktifis. Untuk itu Deklarator Provinsi Gorontalo ini dengan penuh haru menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap guru, Pengurus PGRI, rekan-rekan akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum yang telah memberikan dukungan dan support kepadanya selama ini seraya berdoa semoga segala bentuk dukungan tersebut bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Nelson menambahkan, keputusan bebas murni ini merupakan bukti otentik betapa kebenaran itu cepat atau lambat akan tetap muncul ke permukaan, Keputusan Mahkamah Agung RI yang eksekusi pelaksanaannya bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan 1432 H, merupakan berkah tidak hanya bagi dirinya pribadi tapi seluruh elemen masyarakat yang berpihak pada kebenaran. “Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini sehingga saya tetap kuat dan tegar menghadapi cobaan selama ini”tandas Nelson penuh haru. (AM)

Read more »

Dr. Sulistyo,M.Pd, Siap Jadi Jurkam Davidson

Meski PGRI secara organisasi bersikap netral atau tidak berafiliasi dengan partai politik manapun di Indonesia, namun Ketua Pengurus Besar PGRI secara pribadi menyatakan kesiapannya untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) yang akan turun langsung mengkampanyekan Davidson pada perhelatan Pilgub November mendatang. Terkait dengan hal itu, Anggota DPD RI ini menegaskan, dirinya akan turun berkampanye selaku pribadi dengan melepas atribut sebagai Ketua PB PGRI.

Menurut Wakil Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf, kesediaan mantan Rektor IKIP PGRI Semarang tersebut untuk terjun langsung berkampanye bagi Davidson, dilatar belakangi oleh pemikiran strategi yakni, David-Nelson adalah dua figure pemimpin yang memiliki komitmen besar terhadap perbaikan nasib guru, pembangunan pendidikan dan SDM secara menyeluruh. Apalagi kapasitas Nelson sebagai Guru Besar dan mantan Rektor, merupakan figure yang sangat tepat memimpin Gorontalo dalam lima tahun mendatang.

Dr. Sulistyo menurut Ibu Mentemas selama ini sangat mengapresiasi langkah-langkah dan terobosan Bupati David Bobihoe Akib di bidang pendidikan di Kab. Gorontalo. Demikian juga dengan kiprah Nelson Pomalingo yang sudah tidak diragukan lagi yakni selama ini secara proaktif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan guru, dan kepentingan pendidikan secara keseluruhan.

Dukungan secara pribadi dari Ketua PB PGRI terhadap pencalonan Davidson di Pilgub Gorontalo kali ini, juga merupakan ekspresi kebanggaan terhadap lahirnya sosok- sosok pemimpin dari kalangan pendidik. PB, PGRI ungkap Sulistyo akan senantiasa mendorong setiap guru di Indonesia untuk tampil menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam skala daerah maupun skala nasional.

Bagaimanapun juga, pendidikan, kata Sulistyo merupakan jantung kehidupan bangsa yang akan sangat menentukan nasib bangsa ini di masa-masa mendatang. Sektor-sektor vital seperti Pertanian, Kelautan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, sektor Koperasi, dan sektor-sektor kehidupan masyarakat lainnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat apabila dikelola oleh SDM yang professional dan berkualitas. Profesionalisme dan kualitas itu hanya bisa dicapai melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas pula. Untuk itu kedepan pendidikan masih membutuhkan keberpihakan dan kepedulian dari para pengambil kebijakan. Jika pemimpin yang berasal tokoh pendidik yang akan tampil kedepan, maka dapat dipastikan kebijakan di bidang pendidikan akan terus digelontorkan menuju pada satu titik kemajuan yang hakiki. Oleh karena itu Dr. Sulistyo, M.Pd sangat mengharapkan agar guru-guru dan elemen pendidikan lainnya di Provinsi Gorontalo, sebenarnya tidak ada alas an untuk tidak mendukung sosok Nelson sebagai pendidik masuk ke dalam sistem pemerintahan di Provinsi Gorontalo.(AM)

Read more »

PGRI Jalin Kerja Sama Tiga Maskapai Penerbangan

Dengan Kartu Anggota PGRI, Para Guru Dapat Discount Harga Ticket

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB - PGRI) hingga saat ini telah mendandatangani kerjasama (MOU) dengan tiga Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yakni Garuda Airlines, Sriwijaya dan Merpati Nusantara untuk memberikan pelayanan khusus kepada guru yang tergabung dalam organisasi PGRI di seluruh Indonesia. Untuk saat ini, pelayanan khusus tersebut berupa potongan harga tiket pesawat bagi para guru sebesar 10-15 persen untuk semua jalur penerbangan di seluruh Indonesia. Khusus untuk Merpati, potongan harga tidak hanya diberikan kepada Guru saja tapi juga bagi anggota keluarganya yang dibuktikan dengan kartu anggota keluarga.

Wakil Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf mengatakan, Upaya PGRI untuk menjalin kerjasama dengan Maksapai Penerbangan ini dimaksudkan untuk meringankan biaya para guru yang hendak bepergian keluar daerah baik urusan dinas maupun urusan pribadi. Yang penting kata Ibu Mentemas, saat membeli ticket pesawat, guru dapat menunjukkan Kartu Anggota PGRI terbaru yang dikeluarkan oleh PB PGRI .

Saat ini menurut Ibu Mentemas, PGRI Provinsi Gorontalo telah memfasilitasi guru di Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kartu keanggotaan PGRI, meski belum seluruh Kabupaten/Kota yang mendaptkan kartu keanggotaan PGRI. Dari enam Kabupaten / Kota yang ada di daerah ini, Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang selama ini belum menghubungi Pengurus PGRI Provinsi Gorntalo untuk mendapatkan kartu keanggotaan PGRI. Untuk itu secara khusus Ibu Mentemas mengharapkan kepada Pengurus PGRI Kabupaten Gorontalo Utara untuk lebih proaktif memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Kebijakan Kartu Anggota urai Ibu Mentemas merupakan murni kebijakan organisasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dan sama sekali tidak terkait dengan persoalan poltitik . Ibu Mentemas menilai, keengganan Pengurus PGRI Kab. Gorontalo Utara menjalin hubungan dan komunikasi dengan PGRI Provinsi Gorontalo selama ini, karena sangat terkait erat dengan perhelatan Pilgub tahun ini, dimana Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Rusli Habibie yang menjadi atasan langsung Ketua PGRI Kab. Gorut yang saat ini menjabat Camat Kwandang maju sebagai calon Gubernur . Guru tiga zaman ini menambahkan, semestinya Ketua PGRI Gorut Abdul Wahab Paudi agar lebih peka dan tidak kaku dalam bersikap dan mampu memilah mana persoalan dan kepentingan guru dan mana urusan politik.

Kartu anggota PGRI ungkap Ibu Mentemas sangat penting, tidak hanya untuk mendapatkan pelayanan khusus dari maskapai penerbangan, tapi juga merupakan identitas yang sangat berharga sebagai identitas keanggotaan organisasi profesi yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 disebutkan, setiap guru harus menjadi anggota organisasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan organisasi profesi.

Meski demikian, PGRI Provinsi Gorontalo ungkap Ibu Mentemas akan melakukan pendekatan dengan Pengurus PGRI Kab. / Kota termasuk Kab. Gorontalo Utara untuk memfasilitasi dan memediasi agar seluruh guru di daerah ini mendapatkan kartu keanggotaan PGRI yang menjadi hak guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. (AM)

Read more »

Peran Guru dan Pendidikan Politik Masyarakat

Fenomena masyarakat yang saat ini mudah tergiur dengan rayuan dan iming-iming uang puluhan dan ratusan ribu saat Pilkada dan munculnya para politisi yang hendak meraih kekuasaan dengan cara membeli suara rakyat, merupakan fenomena yang meresahkan dan bahkan boleh disebut merupakan gejala masih minimnya pendidikan politik kepada masyarakat. Bila dibiarkan terus menerus, maka fenomena ini akan merugikan masyarakat sendiri di masa-masa mendatang, paling tidak dengan gejala masyarakat yang tengah “sakit” tersebut akan terus menerus melahirkan pemimpin yang “karbitan” dan tidak berkualitas.

Karena perilaku masyarakat ini sangat terkait erat dengan pendidikan, maka Guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan kepada masyarakat, tidak hanya dituntut berkutat dengan tugas di sekolah tapi juga diharapkan tampil di tengah masyarakat memberikan arahan, bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas pada setiap proses Pemilu maupun Pilkada.


Guru sebagai kalangan yang terpelajar dan terdidik diharapkan dapat menjadi pelopor pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak mempertaruhkan masa depan Gorontalo dengan uang recehan Rp. 50 ribu dan sembako yang hanya habis dimakan dalam hitungan hari. Guru dianapun dalam konteks ini secara moral bertanggung jawab terhadap pendidikan politik masyarakat, dengan secara intensif memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat, tentang masa depan Gorontalo, yang membutuhkan pemimpin yang berkualitas, berorientasi pada masa depan dan membutuhkan pemimpin yang lebih menghargai rakyat Gorontalo secara bermartabat. Rakyat Gorontalo pada dasarnya tidak butuh pemimpin yang hanya memandang suara rakyat bisa dibeli dengan harga yang sangat murah.

Meski demikian, menghadapi perilaku politisi yang tidak sehat pada moment politik, disatu sisi merupakan berkah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang hidup pas-pasan. Paling tidak, moment ini merupakan saat yang tepat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah. Namun kesempatan ini jangan sampai mengorbankan masa depan Gorontalo, caranya, “ambil uang dan sembako yang diberikan oleh para calon yang akan tampil pada bursa pilgub, namun pada saat pemungutan suara, hak dan hati nurani tetap dijatuhkan pada calon pemimpin yang diyakini mampu membangun dan memajukan Gorontalo kea rah yang lebih maju. Itulah resep cerdas untuk masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin.

Bagaimanapun juga, calon pemimpin yang hanya mengandalkan uang dan bukan kualitas maupun program. maka kelak ketika berhasil duduk di kursi kekuasaan akan melupakan rakyat yang memilihnya dan hanya berpikir keras bagaimana mengembalikan ongkos yang telah ia keluarkan pada pesta demokrasi. Itulah sebabnya pula mengapa negeri ini tidak pernah meraih kemajuan demi kemajuan yang didambakan rakyat. Sekali lagi Fenomena “money politic” disatu sisi merupakan akibat dari masih banyaknya rakyat yang masih berada di garis kemiskinan dan tidak mendapatkan pendidikan politik yang sehat, sementara politisi yang ingin menjadi pemimpin juga tidak memiliki I’tikad baik dan justru merasa beruntung memanfaatkan kondisi rakyat seperti itu. Fenomena ini menuntut masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Kecerdasan dalam memilih ini merupakan hal yang mudah disosialisasikan terutama oleh guru dan elemen pendidikan, karena sesungguhnya rakyat Gorontalo adalah sajian masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat yang hak-haknya tidak mudah dibeli oleh para calon penguasa yang ambisius. (AM)

Read more »