Nelson, Konseptor Masa Depan Gorontalo

Setelah meraih gelar Insinyur Pertanian di Universitas Samratulangi Manado, Nelson memilih pulang ke kampung halamannya menjadi guru di sekolah Pertanian di Limboto. Dalam mengemban tugas mulianya sebagai guru ketika itu, lagi-lagi Nelson mampu menangkap peluang dan potensi Gorontalo dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian yang berada di Kelurahan Huangobotu Kec. Dungingi sekarang. SMK Pertanian yang dibangun dan dirintis oleh seorang Nelson tersebut telah membangunkan dan membangkitkan ruh, spirit dan menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis kawasan.

Keinginan rakyat lainnya yang berhasil dipersembahkan oleh seorang Nelson adalah pada saat ia dipercaya oleh penjabat Gubernur Tursandi Alwi menjadi Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo pertama. Ketika itu Penjabat Gubernur Tursandi Alwi memuji kehebatan Nelson yang dalam waktu singkat berhasil menyusun APBD mini, menysun RT/RW Gorontalo dan menyusun Grand Strategi pembangunan Gorontalo jangak pendek, menengah dan jangka panjang. Nelson dengan begitu merupakan sosok yang telah menyusun konsep dasar yang menjadi arah pembangunan atau telah bertindak sebagai Konseptor pembangunan masa depan Gorontalo. Tidak heran jika dalam perjalanannya, Nelson termasuk sosok pemimpin yang terbilang kecewa dengan pembangunan saat ini yang tidak jelas arahnya.

Demikian pula dengan impian, keinginan dan aspirasi rakyat Gorontalo melahirkan pendidikan yang berkualitas melalui program peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru tidak terlepas dari perhatian dan sentuhan tangan dan kecerdasan seorang Nelson yang sejak tahun 2002 dipercaya sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo. Ditengah kesibukannya sebagai Rektor, Nelson masih menyempatkan waktunya untuk menemui guru hingga ke pelosok-pelosok desa, menampung dan menyerap aspirasi guru. Keseluruhan aspirasi Guru tersebut selanjutnya ia suarakan di tingkat pusat baik melalui moment Rakor, Rakernas, dan Konkerpim PGRI maupun dalam berbagai audiensi dengan Presiden dan Kementerian Pendidikan. Keikut sertaan dan peran aktif PGRI Gorontalo di tingkat pusat sangat dihargai dan diapresiasi oleh PB PGRI semisal keikut sertaan delegasi PGRI Gorontalo dalam memperjuangkan Undang-Undang Guru dan Dosen maupun dalam mendukung gugatan PGRI terhadap Pemerintah di Mahkamah Konstitusi terkait tuntutan anggaran 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas. Tidak heran pula jika di era kepemimpinan Nelson, PGRI Gorontalo termasuk organisasi terbaik di tingkat nasional.

Performance Nelson di tingkat pusat sangat meyakinkan dan didengar oleh pengambil kebijakan di tingkat Nasional, karena Nelson termasuk deretan Pengurus PGRI yang tidak biasa, ia adalah Guru Besar yang disegani oleh para pengambil kebijakan baik di Kementerian Pendidikan Nasional maupun di jajaran Pengurus Besar PGRI di Jakarta. Masih terkait dengan keberpihaknnya terhadap nasib guru, Nelson ngotot melaksanakan program Sertifikasi guru di Gorontalo untuk dipusatkan di UNG. Dengan kelihaian dan argument yang sulit dimentahkan, Kementerian Pendidikan akhirnya menunjuk UNG sebagai pelaksana sertifikasi guru di Gorontalo. Permintaan Nelson agar guru Gorontalo disertifikasi di UNG lebih didasari oleh keinginan tulus Nelson untuk membantu guru di Gorontalo agar tidak harus ke Manado untuk mengikuti sertifikasi. Bisa dibayangkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh guru dari Gorontalo jika harus mengikuti sertifikasi di Manado ketika itu. Ketulusan Nelson untuk membela guru di Gorontalo ketika itu telah membawa petaka bagi Nelson sendiri yang ketika itu dituding melakukan penyelewengan dana PLPG yang menyeretnya menginap di Penjara selama 2 hari lamanya. Bersyukur, berbagai tudingan itu ternyata tidak terbukti, Nelson diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Gorontalo yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung bahwa Nelson tidak bersalah.

Masih dalam upaya keberpihaknnya terhadap Guru, Nelson ternyata begitu peka dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tahun 2010 lalu misalnya Kementerian Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan yang membebankan anggaran sertifikasi ditanggung oleh guru yang menjadi peserta sertifikasi. Keputusan ini ditentang oleh PB PGRI dan daerah pertama yang menyuarakan dan tidak setuju dengan Keputusan itu adalah PGRI Provinsi Gorontalo. Alasannya adalah, guru tidak mampu dan pasti terbebani jika harus mengeluarkan uang jutaan untuk mengikuti sertifikasi guru. Dengan desakan PGRI tersebut, akhirnya Mendiknas membatalkan dan merevisi keputusannya dengan membebankan biaya sertifikasi guru kepada Negara.

Sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo, lagi-lagi Nelson terus berjuang dengan penuh kesahajaan mempersembahkan karyanya untuk rakyat Gorontalo. Selama tahun 2010 hingga 2011 ini, melalui organisasi Dewan Mesjid Nelson mempelopori kegiatan pelatihan kepada para ta’mirul Mesjid, Khatib dan Imam di Provinsi Gorontalo. Targetnya adalah melahirkan tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat khususnya ta’mirul Mesjid yang berkualitas di daerah ini. Dengan demikian, Ta’mirul Mesjid mampu menyelenggarakan kegiatan keagamaan sesuai tuntunan yang digariskan dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW.

Demikian pula sebagai Ketua Dewan Pembina Abang Bentor Gorontalo, Nelson Pomalingo mulai menelurkan berbagai ide terutama untuk peningkatan kesejahteraan Abang Bentor di daerah ini yang mencapai ribuan jumlahnya. Menurut Nelson kedepan harus ada upaya dan keberpihakan kepada abang bentor agar kehidupan mereka benar-benar sejahtera. Untuk itu Nelson bertekad untuk tahap pertama akan merealisasikan Koperasi khusus bagi abang bentor G0rontalo sebagai wadah perekonomian abang bentor Gorontalo. Paling tidak kata Nelson Koperasi, menjadi “dewa penolong” jika sewaktu-waktu ada kepentingan mendadak yang harus dipenuhi oleh abang Bentor. (AM)